Kemudian, dia mencontohkan cara pencegahan kekerasan seksual yakni dengan membuat panduan. Salah satunya panduan yang dituangkan dalam keputusan rektor.
"Cara selanjutnya membuat panduan. Seperti misalnya yang dituangkan dalam keputusan rektor," katanya.
Dengan dilantiknya DPR RI periode 2024-2029, harapan agar mereka dapat mengawal implementasi UU TPKS kian mengemuka.
Tantangan untuk memastikan perlindungan korban serta mencegah kekerasan seksual menjadi tanggung jawab bersama, baik di tingkat kebijakan maupun dalam pelaksanaan di lapangan.
DPR RI memiliki peran strategis dalam mengawal penegakkan UU TPKS. DPR RI harus terus mengawasi proses penegakan hukum guna memastikan bahwa UU TPKS ditegakkan secara efektif.
Ini termasuk melakukan audit terhadap perkara-perkara yang sedang ditangani aparat.
Editor : Mahfud
Artikel Terkait
