Anggota Komisi di DPR RI yang memiliki ruang lingkup bidang kehutanan dan kelautan itu pun meminta Pemerintah mendengarkan keluhan masyarakat. Daniel menyebut, meski Pulau Kabaena jauh dari pusat pemerintahan, bukan berarti Pemerintah mengabaikan masyarakat setempat.
"Banyak warga juga mengeluhkan perusahaan tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat sekitar, baik dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) maupun kompensasi terhadap kerusakan yang mereka alami. Pemerintah jangan diam saja,” paparnya.
Daniel juga mengingatkan, akibat ekosistem yang rusak membuat hasil tangkapan nelayan menurun drastis dan mempengaruhi perekonomian masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan. Ia mengingatkan komitmen Pemerintah yang ingin membangun negara dari daerah.
"Jangan sampai rakyat menderita akibat kebijakan Pemerintah yang hanya menguntungkan pengusaha. Kepentingan rakyat tetap menjadi hal yang pertama dipikirkan sebelum mengeluarkan kebijakan," ujar Daniel.
Di samping itu, Daniel meminta Pemerintah memastikan bahwa masyarakat setempat mendapatkan kompensasi yang adil atas dampak negatif tambang, termasuk akses ke layanan kesehatan yang memadai dan program pelatihan untuk mendukung mata pencaharian alternatif.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga diharapkan segera memulai upaya rehabilitasi ekosistem yang rusak di Kabaena, dengan melibatkan perusahaan tambang dalam pembiayaan dan pelaksanaannya.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
