JAKARTA, iNews.id - Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Ketum KONI DKI Jakarta, Aldwin Rahadian, mengatakan, pihaknya akan mendiskualifikasi bakal calon (Balon) Ketum yang terbukti mengancam Cabor dan melakukan money politic.
Hal itu disampaikan untuk merespon informasi yang disampaikan Inisiator Forum Kolaborasi Cabor Jakarta (FKCJ), Lucky V Kamba, tentang adanya Balon Ketum yang diduga melakukan tindakan tidak terpuji tersebut.
"Segera laporkan ke kami kalau ditemukan indikasi, apalagi bukti tentang adanya Balon Ketum yang mengancam atau mengintimidasi Cabor, dan melakukan money politic," katanya Aldwin dalam konferensi pers di gedung KONI DKI Jakarta, Jalan Tanah Abang I, Jakarta Pusat, Rabu (9/3/2022).
Pria yang berprofesi sebagai pengacara ini memastikan kalau laporan itu akan ditindaklanjuti, dan jika terbukti, Balon yang manapun akan didiskualifikasi.
Dia bahkan meminta agar dugaan itu segera dilaporkan, mumpung TPP belum mengumumkan secara resmi hasil tahapan-tahapan yang telah berjalan, yang dimulai dari pendaftaran, verifikasi berkas calon, pelengkapan berkas, fit and proper test, kampanye dan masa tenang.
"Balon akan resmi diumumkan secara resmi sebagai calon Ketum saat Musorprov pada tanggal 12 Maret. Jadi, masih ada waktu untuk menindaklajuti laporan. Karena itu semakin cepat dilaporkan akan semakin baik," imbuh Aldwin.
Hal yang sama dikatakan Sekretaris TPP Pandapotan Sinaga. Ia mengatakan, TPP concern untuk menghasilkan figur Ketum KONI yang clear and clean.
"Kita masih ada waktu, karena deadline tanggal 12 Maret. Jadi, segera laporkan. Apalagi kalau ada bukti," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Inisiator Forum Kolaborasi Cabor Jakarta (FKCJ), Lucky V Kamba, mengabarkan kalau ada di antara kedua kandidat Ketum KONI dan Timses-nya yang diduga mengancam Cabor-Cabor agar mendukung dirinya, dan bahkan diduga melakukan money politic.
"Saat ini ada kelompok yang terkesan main ancam ke Cabor-Cabor dan melakukan money politic," katanya, Selasa (8/3/2022), tanpa menyebut nama kelompok dan dari bakal kandidat yang dimaksud.
Ia pun mengingatkan agar tidak usahlah main ancam agar pemilihan Ketum KONI DKI menjadi tidak gaduh, karena pembinaan atlet sangat penting.
Ia bahkan meminta kepada TPP agar mencoret calon Ketum yang main ancam dan melakukan money politic.
"Pemilihan Ketum KONI harus berjalan mulus. Kasihan Cabor dan atlet jika pemilihan Ketum menjadi gaduh," tegasnya.
Lucky berharap kedua kandidat yang akan mengikuti kontestasi Ketum KONI DKI dapat mengikuti kontestasi itu dengan fair, tanpa melakukan upaya-upaya di luar sportivitas yang telah disepakati.
"Olahraga itu jangan juga dicampur dengan syahwat politik kelompok. Kasihan atlet, pelatih dan Aspel (asisten pelatih) yang ingin berjuang mengharumkan nama Jakarta. Jangan sampailah insiden di 2017 terjadi lagi yang berdampak pada atlet, Aspel dan pelatih," imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Koordinator Masyarakat Pemantau Olahraga Jakarta (MPOJ) M Syaiful Jihad sepakat dengan TPP untuk mendiskualifikasi Balon Ketum yang mengancam Cabor dan melakukan money politic.
"Tapi kan harus dibuktikan dulu kebenarannya, karena kalau Balon Ketum melakukan pendekatan ke Cabor dan kemudian memberikan "uang transport", itu hal biasa. Lain ceritanya kalau dalam melakukan pendekatan itu disertai dengan ancaman, dan kemudian memberi uang dengan jumlah yang tak wajar dengan maksud menyuap (money politic)," katanya.
Syaiful berharap kisruh yang terjadi pada pemilihan Ketum KONI periode 2017-2021 yang berujung pada dualisme kepemimpinan, tidak terulang.
"Karenanya kalau ada Balon yang terbukti melakukan tindakan-tindakan yang tidak fair dan tidak sportif dengan melakukan pengancaman dan money politic, sebaiknya didiskualifikasi," katanya.
Ketika ditanya tentang peluang kedua Balon, yaitu Waketum II KONI DKI Jakarta periode 2017-2021 Hidayat Humaid dan Ketua Harian Muaythai DKI Jakarta Julizar Idris, Syaiful mengatakan kalau di atas kertas peluang Julizar Idris untuk memenangkan pemilihan, kecil karena hanya didukung 11 Cabor dan Badan Fungsional, sementara Hidayat Humaid didukung 56 Cabor dan Badan Fungsional.
"Tapi kita lihat nanti di pemilihan, karena apapun bisa terjadi pada saat itu," katanya.
Editor : Rohman
Artikel Terkait
