JAKARTA, iNewsDepok.id - Massa Studi Demokrasi Rakyat atau SDR melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis,(17/10/2024).
Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menagih janji mengusut tuntas skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar.
“Studi Demokrasi Rakyat (SDR) menagih janji KPK untuk segera menetapkan tersangka kasus demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar,” kata Direktur Eksekutif Studi Demorkasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto.
Hari berharap, agar Presiden terpilih Prabowo terpilih juga mengevaluasi Kepala Bappanas Arief Prasetyo Adi dan mencari pengganti sejalan dengan pembentukan kabinet.
“Jangan sampai program prioritas makan gratis dari pemerintahan Prabowo Subianto yang dimana Bapanas menjadi salah satu badan strategis masih diisi oleh Arief Prasetyo Adi,” pungkas dia.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
