"Misalnya saja ketika memasuki periode pertama di tahun pertama DPR sudah menghadapi namanya
pandemi kemudian kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pandemi itu muncul kemudian termasuk memudahkan membantu masyarakat sosial," katanya.
Kendati demikian, Dedi melihat pengawasan DPR terhadap beberapa kebijakan pemerintah masih kurang maksimal. Salah satunya terkait program food estate Menhan.
"Kalau kita mau bicara tentang pengawasannya kurang maksimum. Kan berarti minimal ada gitu ya. Tetapi saya kira lebih lebih terlihat bahwa DPR tidak melakukan pengawasan sama sekali. Contoh kecil saja contoh kecil saja berkaitan dengan bagaimana pemerintah melaksanakan program-programnya yang dirasa gagal itu. Itu tetap saja tidak ada persoalan yang baru-baru ini ramai misalnya tentang food estate," tuturnya.
Namun, pandangan lain disampaikan oleh pengamat sosial, Dr Salman M.Si. Salman menilai DPR telah melakukan banyak dukungan terhadap pengawasan masalah-masalah besar.
Seperti misalnya kasus Ferdy Sambo yang begitu mengguncang masyarakat Indonesia.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
