Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan memberikan pengarahan kepada pejabat di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Depok, Senin (20/11/2023). (Foto BPN Kota Depok)
ASN dan non ASN BPN Kota Depok harus mampu memberikan pelayanan yang optimal dan berkualitas kepada masyarakat, serta dapat mendukung terwujudnya tata kelola pertanahan yang baik dan berkeadilan.
“Berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat adalah kewajiban kita. Berperan aktif dalam mendukung program pemerintah dalam bidang pertanahan, seperti sertifikat tanah gratis, reforma agraria, dan penataan ruang adalah garis terdepan dalam menyelesaikan program,” jelas Indra Gunawan.
ASN kata Indra merupakan tenaga profesional yang menjadi motor pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. ASN memiliki peran penting dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, serta melayani kepentingan masyarakat.
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, memberikan dukungan kepada calon peserta Pemilu dan Pilpres, serta membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
“Pelanggaran netralitas ASN dapat berdampak negatif bagi integritas, kredibilitas, dan kinerja ASN, serta dapat mengganggu proses demokrasi yang sehat dan adil. Pelanggaran netralitas ASN juga dapat dikenakan sanksi disiplin, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penurunan pangkat, hingga pemberhentian. Maka kita jaga hal itu tidak terjadi,” paparnya.
Untuk itu, ASN harus senantiasa menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. ASN harus memperlakukan politisi dan partai politik dengan setara, serta bekerja atas dasar kepentingan negara dan masyarakat.
ASN juga harus menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan persepsi atau dugaan tidak netral, seperti memasang spanduk, baliho, atau alat peraga calon peserta Pemilu dan Pilpres, sosialisasi atau kampanye di media sosial, atau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik.
Editor : M. Syaiful Amri
Artikel Terkait
