Rapat paripurna yang akan dilaksanakan pada tanggal 19-24 Februari 2023 di Paris, nantinya akan menjadi pertemuan puncak yang menentukan keberhasilan Indonesia untuk menjadi anggota FATF.
Oleh karena itu, Indonesia berupaya meraih dukungan dari negara-negara anggota FATF, dalam hal ini termasuk dari Inggris.
Pihak HM Treasury yang diwakili oleh sejumlah pejabat dari Sanctions and Illicit Finance Team, yaitu: Jennifer Haslett (Deputy Head of the UK FATF Delegation), Dylan Bage (Senior Policy Adviser and Member of the UK FATF Delegation), dan Abi Harrison (Policy Adviser and Member of the UK FATF Delegation) mengajukan pertanyaan terutama mengenai pengawasan terhadap profesi notaris.
Cahyo R. Muzhar yang didampingi oleh M. Aliamsyah (Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum), Tudiono (Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional), serta pejabat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Inggris menyampaikan penjelasan secara komprehensif mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM.
Editor : Mahfud
Artikel Terkait
