Menurut Hendrik tanggung jawab Wali Kota dan DPRD tidak sama.
"Kita bicara anggaran, kami tetapkan program dan anggaran yang diajukan pemerintah. Setelah diparipurnakan, itu menjadi kewenangan wali kota," cetus Hendrik.
Hendrik mempertanyakan apakah program yang telah disetujui tersebut berjalan dengan baik. Menurutnya banyak program yang tidak dijalankan oleh pemerintah sehingga itulah yang dikritik oleh Sekjen PDIP.
“Apakah itu berjalan dengan baik? Ya, tidak. Itulah yang dikritik Pak Hasto karena tidak ada pembangunan,” ujarnya.
Hendrik menegaskan tidak bisa tanggung jawab pembangunan ini dipukul rata menjadi tanggung jawab bersama antara eksekutif dengan legislatif.
"Semua punya tanggung jawab masing-masing," jelas Hendrik.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
