DEPOK, iNewsDepok.id - Kritik Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dibalas tuntas Wali Kota Depok Mohammad Idris. Tak tinggal diam, DPC PDIP Depok ikut angkat bicara dengan menyebut Wali Kota Depok melempar tanggung jawab ke legislatif.
“Saya sudah baca itu. Artinya, Pak Wali Kota melemparkan tanggung jawab ini bagian dari tanggung jawab DPRD,” kata Ketua DPC PDIP Depok Hendrik Tangke Allo, Selasa (20/9/2022).
BACA JUGA:
Ente Jual Ane Beli, Wali Kota Depok: Unsur PDIP di DPRD Kota Depok Kemana?
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya menyindir agar PKS jangan ikut mengkritik soal kenaikan BBM dan fokus saja mengurus Kota Depok yang dinilainya tak berprestasi.
Sindiran tersebut pun ditanggapi oleh Idris selaku pemimpin Depok dengan mengungkapkan bahwa dalam pembangunan Depok juga ada partisipasi dari PDIP yang duduk di parlemen tingkat Kota Depok yaitu melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan.
Menanggapi hal tersebut, Hendrik Tangke Allo mengatakan bahwa Idris sama saja lempar tanggung jawab ke legislatif. Hendrik mengaku sudah menduga hal itu akan diungkapkan Idris ke publik.
Menurut Hendrik tanggung jawab Wali Kota dan DPRD tidak sama.
"Kita bicara anggaran, kami tetapkan program dan anggaran yang diajukan pemerintah. Setelah diparipurnakan, itu menjadi kewenangan wali kota," cetus Hendrik.
Hendrik mempertanyakan apakah program yang telah disetujui tersebut berjalan dengan baik. Menurutnya banyak program yang tidak dijalankan oleh pemerintah sehingga itulah yang dikritik oleh Sekjen PDIP.
“Apakah itu berjalan dengan baik? Ya, tidak. Itulah yang dikritik Pak Hasto karena tidak ada pembangunan,” ujarnya.
Hendrik menegaskan tidak bisa tanggung jawab pembangunan ini dipukul rata menjadi tanggung jawab bersama antara eksekutif dengan legislatif.
"Semua punya tanggung jawab masing-masing," jelas Hendrik.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
