Fadli Zon: Pendeportasian UAS Adalah Penghinaan, Dubes RI Jangan Lepas Tangan

JAKARTA, iNewsDepok.id - Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, menilai, pendeportasian Ustaz Abdul Somad (UAS) oleh Singapura merupakan sebuah penghinaan dan tidak pantas dilakukan Singapura.

Ia bahkan meminta Dubes RI di Singapura untuk menjelaskan kejadian ini, dan tidak lepas tangan.

Baca Juga

YouTuber Singapura Dinilai Sebarkan Hoax tentang UAS, Jadi Sasaran Kecaman dan RAS Umat Islam RI

"UAS adalah warga negara Indonesia terhormat, seorang ulama n intelektual. Kejadian ini penghinaan. Sangat tak pantas Singapura memperlakukan UAS seperti itu , termasuk "deportasi" tanpa penjelasan. Dubes RI di Singapura harus menjelaskan peristiwa ini n tidak lepas tangan," kata Fadli melalui akun Twitter-nya, @fadlizon, Selasa (17/5/2022).

Pendeportasian UAS diketahui dari unggahan da'i kondang asal Sumatera Utara itu di akun Instagram-nya, Senin (16/5/2022).

Dalam unggahan itu, UAS menyertakan foto dan video dalam ruangan sebelum dideportasi.

"UAS di ruang 1x2 meter seperti penjara di imigrasi, sebelum dideportasi dari Singapore," tulis UAS dalam unggahan itu.

Di foto yang ia unggah, da'i kondang itu tampak mengenakan masker dan topi. UAS juga terlihat berada di dalam ruangan bercat putih dan besi di bagian atas.

Terkait hal itu, Dubes RI untuk Singapura, Suryopratomo, menjelaskan kalau berdasarkan koordinasinya dengan ICA (Otoritas Imigrasi dan Pemeriksaan Singapura), UAS memang dilarang untuk mendarat di negara itu.

Baca Juga

Mendagri Singapura Klaim Ada Warganya Yang Jadi Radikal Setelah Mengikuti Khotbah UAS

"Karena tidak memenuhi kriteria untuk eligible (memenuhi syarat) berkunjung ke Singapura," katanya, Selasa (17/5/2022).

Meski demikian, Suryopratomo mengatakan kalau ICA enggan menjelaskan kriteria yang mereka tetapkan. Imigrasi Singapura juga tak bersedia memberi penjelasan apakah UAS masuk daftar hitam negara itu atau tidak.

"Untuk lebih jelas lebih baik hubungi Kedubes Singapura di Jakarta karena kewenangan itu sepenuhnya ada di Pemerintah Singapura," kata Suryopratomo.

Editor : Rohman