Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Tanggapi Penggeledahan di 12 Lokasi, Tokoh Muda NU Sebut Sinergi Polri-Kejaksaan Tetap Diperlukan
Advertisement . Scroll to see content

Akhirnya DPR RI Sahkan UU Perampasan Aset, Simak 10 Poin Penting

Kamis, 19 November 2026 | 14:13 WIB
  • author Mada Mahfud
Akhirnya DPR RI Sahkan UU Perampasan Aset, Simak 10 Poin Penting
Sah jadi Undang-Undang, ini 10 poin penting aturan perampasan aset yang diketok DPR RI. (Foto: iNews.id/Felldy Utama)

7. Tata Kelola Aset Profesional: Mengatur tugas dan kewenangan badan berkompeten dalam mengelola aset sitaan maupun rampasan secara profesional dan akuntabel, mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

8. Pengawasan Independen: Memastikan adanya mekanisme pengawasan ketat oleh badan independen terhadap seluruh proses perampasan hingga pengelolaan aset.

9. Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang: Memasang pagar pengaman hukum agar instrumen perampasan aset tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.

10. Digitalisasi dan Transparansi: Mewajibkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi terintegrasi dalam tata kelola aset demi menjamin transparansi serta akuntabilitas publik.

Dengan disahkannya beleid ini, aparat penegak hukum kini memiliki instrumen hukum yang jauh lebih tajam untuk memiskinkan para pelaku kejahatan kerah putih sekaligus memulihkan kerugian korban kejahatan finansial secara cepat dan terukur.

Editor: M Mahfud

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut