Akhirnya DPR RI Sahkan UU Perampasan Aset, Simak 10 Poin Penting
JAKARTA, iNews Depok.id - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, dengan memuat sedikitnya 10 substansi penting yang menjadi landasan baru pemberantasan kejahatan ekonomi di Tanah Air.
Pengesahan regulasi yang telah dinanti publik selama bertahun-tahun ini diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Forum tertinggi parlemen tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani.
Sebelum ketok palu pengesahan dilakukan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, memaparkan laporan hasil pembahasan tingkat pertama di hadapan peserta rapat.
Usai mendengarkan paparan laporan Panja, Puan Maharani langsung meminta persetujuan seluruh fraksi yang hadir di ruang sidang.
“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?" tanya Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Setuju,” jawab peserta rapat secara serempak.
“Alhamdulillah,” ucap Puan sembari mengetuk palu sidang sebagai tanda sahnya regulasi tersebut menjadi undang-undang.
Kehadiran UU Perampasan Aset membawa terobosan fundamental.
Selama ini, negara kerap kesulitan memulihkan kerugian keuangan negara maupun kerugian korban kejahatan apabila pelaku melarikan diri (buron), meninggal dunia, atau sakit permanen.
Editor: M Mahfud