2 Pilihan untuk Gibran: Mundur atau Dimakzulkan, PKS dan PAN Ungkap Dasar Hukum

JAKARTA, iNews Depok.id — Gelombang desakan politik agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meletakkan jabatannya mengalir kian deras dari parlemen. 

Tekanan publik dan konstelasi politik Senayan kini menebal menyusul keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA sang Wapres.

Baca Juga

Gibran Disebut Tak Tamat Setara SMA di Insearch Sydney, Diungkap WNI di Australia

Sikap resmi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertegas arah angin politik tersebut. Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf, menilai langkah paling terhormat bagi Gibran saat ini adalah mengundurkan diri secara sukarela demi menjaga moralitas kepemimpinan nasional dan kepastian hukum.

“Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika Saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan HMP (hak menyatakan pendapat) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Almuzzammil dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Logika pengunduran diri ini disebut bukan sekadar manuver politik partisan, melainkan konsekuensi logis dari gugurnya keabsahan syarat administrasi pendaftaran Gibran di masa lampau. 

Baca Juga

Tim Polres Depok Hibur Gibran, Anak Kelaparan yang Viral di Bojonggede

Ketika pengadilan tinggi negara telah membatalkan dokumen dasar pendaftaran, maka legitimasi yuridis yang melekat pada jabatan Wakil Presiden secara otomatis gugur.

Untuk mengeksekusi implikasi hukum tersebut, PKS siap menggalang kekuatan di DPR RI guna menginisiasi Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Langkah pemakzulan ini dipandang sebagai jalan keluar jika kelembagaan negara diabaikan.

“PKS tentu tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi di DPR RI. Yang terpenting, setiap langkah harus memiliki dasar hukum yang jelas, mengedepankan kepentingan bangsa, dan menjaga marwah lembaga-lembaga negara,” lanjut Almuzzammil.

Editor: M Mahfud