Diintai Badai Pemakzulan, Gibran Pilih Mundur dari Jabatan Wapres

DEPOK, iNews Depok.id– Terdesak di sudut ring politik nasional dan diintai skenario pemakzulan yang kian nyata, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya mengambil keputusan drastis: mengundurkan diri dari jabatannya. 

Kepastian lengsernya putra sulung Presiden ke-7 RI tersebut mengakhiri ketegangan panjang terkait polemik dokumen keabsahan pendidikannya yang terus menggerus legitimasi pemerintahan.

Baca Juga

Temui Presiden Prabowo, Gibran Sampaikan Niat Mengundurkan Diri dari Jabatan Wapres RI

Pengunduran diri Gibran dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang membenarkan keputusannya lepas jabatan tersebut.

"Betul (Gibran resmi mundur)," kata Budi saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026).

Langkah mundur Gibran menjadi muara dari dinamika politik yang kian memanas di parlemen dan publik. Sebelum pengumuman ini mencuat, Gibran sempat mendatangi Presiden Prabowo Subianto untuk membahas tensi politik yang makin tak terkendali. 

Baca Juga

2 Pilihan untuk Gibran: Mundur atau Dimakzulkan, PKS dan PAN Ungkap Dasar Hukum

Dalam keterangannya, Gibran mengaku enggan menyandera stabilitas nasional dengan polemik ijazah yang tak kunjung usai, meski ia sempat mengklaim mendapat dorongan dari Prabowo untuk melawan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Saya tidak ingin dinamika saat ini menjadi polemik berkepanjangan. Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya sudah bertemu Pak Presiden. Beliau sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi. Salah satunya agar saya tetap fight di PTUN," ujar Gibran kepada wartawan.

Namun, narasi "lperlawanan lewat PTUN yang dihembuskan Gibran langsung mentah di tingkat Istana. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, secara tegas membantah adanya arahan dari Presiden Prabowo agar Gibran terus bertarung di jalur hukum.

Baca Juga

Gibran Disebut Tak Tamat Setara SMA di Insearch Sydney, Diungkap WNI di Australia

Syahganda menegaskan, pintu perlawanan hukum bagi Gibran sebenarnya sudah terkunci rapat seiring adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang bersifat final dan mengikat. Pilihan tersisa bagi parlemen jika polemik terus dibiarkan hanyalah bergulirnya hak menyatakan pendapat yang berujung pada proses pemakzulan (impeachment).

Pernyataan keras tersebut disampaikan Syahganda setelah berkoordinasi langsung dengan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

"Ya, seolah-olah Pak Gibran itu disayang sama Presiden seperti ayahnya apa segala. Nah, dan kemudian dia mengeklaim bahwa dia disuruh fight. Nah, kemudian Pak Yusril membantah bahwa dia, Gibran tidak punya waktu, tidak punya lagi alasan untuk fight. Jadi itu yang benar," ucap Syahganda dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga

Tim Polres Depok Hibur Gibran, Anak Kelaparan yang Viral di Bojonggede

Pernyataan menohok dari pihak Istana ini mempertegas situasi politik Gibran yang sudah tak lagi memiliki ruang gerak legal maupun politis. 

Dibandingkan harus menghadapi proses pemakzulan terbuka di MPR yang dapat memicu kegaduhan nasional, keputusan untuk melepaskan kursi orang nomor dua di Republik ini menjadi pilihan realistis terakhir bagi Gibran.

Editor: M Mahfud