Sikapi Gejolak Aksi Massa, Spektrum Literasi Demokrasi Gelar Sarasehan Solidaritas Pemuda

JAKARTA, iNewsDepok.id - Spektrum Literasi Demokrasi (SLD) menggelar sarasehan bertajuk 'Solidaritas Nasional Untuk Indonesia Tangguh' di Jakarta, Jumat (26/6/2026). Diskusi ini diinisiasi sebagai wujud komitmen kolektif kalangan pemuda dan mahasiswa dalam merespons gejolak aksi massa yang marak terjadi belakangan ini.

Koordinator Forum Pemuda Indonesia Raya (FPIR), Fauzan Ohorella, mencermati bahwa eskalasi demonstrasi dari berbagai elemen memang terus meningkat di sejumlah daerah hingga ke ibu kota. Menurut Fauzan, fenomena ini merupakan bentuk fungsi kontrol sosial yang wajar ketika masyarakat merasakan adanya masalah dalam tata kelola pemerintahan.

Baca Juga

BREAKING NEWS: Polda Metro Sita 53 Barang Bukti dalam Kasus Perusakan Fasum Saat Demo

"Saya rasa ini hal yang wajar ketika kita sebagai masyarakat merasa ada persoalan pada tata kelola pemerintahan. Ini reaksi yang berangkat dari keresahan publik saat ini," ujar Fauzan.

Meski begitu, Fauzan menyayangkan munculnya isu "Reformasi Jilid 2". Ia menilai narasi tersebut tidak relevan dan cenderung tendensius untuk mengacaukan stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran, bukan murni bagian dari perjuangan aspirasi mahasiswa.

Fauzan menegaskan pentingnya menjaga Solidaritas Nasional demi mendukung keberlangsungan pemerintahan saat ini. Diskusi ini diharapkan mampu mengirimkan pesan kuat kepada kelompok-kelompok yang dinilai ingin mendelegitimasi soliditas pemerintah.

Soroti Isu PHK Massal dan Penguatan UMKM

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Wakil Menteri Tenaga Kerja (Stafsus Wamenaker), Wawan Sugiyanto, meluruskan isu terkait hengkangnya sejumlah perusahaan besar dari Indonesia serta ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Wawan menjelaskan situasi tersebut tidak bisa sepenuhnya dibebankan sebagai kesalahan pemerintah.

Pemerintah, lanjut Wawan, terus berkomitmen mendorong kesejahteraan buruh. Namun di sisi lain, tuntutan dari pihak pekerja juga harus realistis dan menyesuaikan dengan kapasitas finansial perusahaan. Kesenjangan ekspektasi inilah yang dinilai memicu mencuatnya isu tersebut.

Sebagai solusinya, Wawan menekankan pentingnya penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Baca Juga

Bertemu 2 Menteri Perwakilan Istana, BEM SI Desak Pemerintah Tuntaskan RUU Perampasan Aset

"UMKM juga bagian dari lapangan kerja. Maka dari itu, pemerintah harus lebih menguatkan sektor UMKM sebagai sel-sel ekonomi kerakyatan. Karena lapangan kerja tidak melulu harus berbentuk perusahaan besar," kata Wawan.

Pergeseran Kanal Aspirasi dan Fenomena Algoritma Media
Sementara itu, narasumber dari kalangan mahasiswa, Niswatus Shabrina, membagikan pandangannya mengenai pergerakan kaum intelektual saat ini. Direktur Administrasi Lembaga Pers Mahasiswa Islam PB HMI ini menyebut bahwa penyampaian pendapat adalah hak publik sekaligus penyeimbang demokrasi yang kini metodenya kian beragam.

"Hari ini, penyampaian aspirasi bisa lewat banyak metode. Pembuatan konten di media sosial juga termasuk bentuk aspirasi. Di sinilah pers, sebagai pilar demokrasi, harus hadir sebagai ruang edukasi bagi publik," tutur Shabrina.

Shabrina mengamati bahwa tuntutan utama publik sebenarnya berfokus pada pekerjaan rumah pemerintah seputar tata kelola negara. Sayangnya, substansi gerakan ini kerap terdistorsi oleh isu-isu liar yang diamplifikasi media demi mengejar klik dan pemirsa (viewers).

Ia mengkritik fenomena algoritma media sosial dan situs berita saat ini, termasuk beberapa kanal podcast populer. Alih-alih mengedukasi, konten-konten tersebut dinilai kerap melenceng jauh dari isu utama yang tengah diperjuangkan mahasiswa dan masyarakat di lapangan demi terlihat berbeda.

Editor : Vitrianda Hilba Siregar