Isu Pungli Sertifikasi Halal, Ini Respons Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia

JAKARTA, iNews Depok.id - Isu pungli sertifikasi halal kembali bergulir. Kali ditujukan pada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), satu dari 3 lembaga resmi dalam skema sertifikasi halal reguler. 

Isu pungli beredar melalui unggahan video. Disebut Rp300.000 untuk sertifikasi usaha kecil dan Rp600.000 untuk usaha menengah, serta muncul angka Rp1,3 miliar yang dikaitkan dengan dugaan pungli oleh LPH. 

Menanggapi hal ini, Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia (ALPHI) menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan publik apabila tidak diklarifikasi secara menyeluruh.

“LPH bukan entitas yang berdiri sendiri di luar sistem. LPH adalah lembaga yang diatur dalam undang-undang, diakreditasi dan diawasi oleh BPJPH. Setiap proses dan biaya yang dikenakan kepada pelaku usaha mengacu pada regulasi yang ditetapkan pemerintah,” kata Ketua ALPHI, Elvina A Rahayu dalam keterangan pers, Minggu (15/2/2026). 

"Seluruh proses dan biaya sertifikasi halal telah diatur dan diawasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sehingga tidak dapat digeneralisasi tanpa klarifikasi," imbuh Elvina. 

Dia menegaskan bahwa apabila terdapat dugaan pelanggaran oleh LPH, mekanisme yang tepat adalah klarifikasi dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku, bukan generalisasi tuduhan di ruang publik.

“Jika ada LPH yang diduga tidak mengikuti aturan, seharusnya dilakukan konfirmasi dan pemeriksaan sesuai mekanisme pengawasan BPJPH. Keputusan dapat berupa peringatan hingga pencabutan akreditasi. Namun tidak tepat jika tuduhan langsung digeneralisasi sebagai pungli oleh LPH,” tegasnya.

Editor : M Mahfud