Ngeri! Pemkot Depok Langgar Konstitusi Akibat Hapus UHC

DEPOK, iNews Depok.id - Pemkot Depok dinilai melakukan pelanggaran konstitusi akibat menghapus program Universal Health Coverage (UHC). 

Demikian pandangan anggota DPRD Kota Depok dari PKS, H Bambang Sutopo, Sabtu (7/2/2026). 

Baca Juga

Farabi Miris UHC Disetop Pemkot Depok, Warga Penyakit Kronis di Ujung Tanduk

Bambang merespons langkah Pemkot Depok yang menghapus program UHC sejak Januari 2026. Penghapusan ini akan berdampak warga Depok kesulitan mendapat layanan kesehatan untuk berobat. 

"Keberadaan UHC yang dibiayai APBD menjadi kemutlakan hukum, bukan pilihan kebijakan," kata Bambang Sutopo. 

Menurut Bambang, jika UHC dihapus maka pemerintah melanggar arah kebijakan nasional terbaru dan tidak menjalankan mandat UU Kesehatan yang baru. 

Baca Juga

Berobat Gratis UHC Dihapus, Nyawa Warga Rentan dan Penyakit Kronis di Depok Dipertaruhkan

"Pemkot Depok mengabaikan kewajiban konstitusionalnya," tandas politikus kawakan Kota Depok yang terkenal kritis. 

Bambang lalu menguraikan bentuk pelanggaran konstitusional yang dilakukan Pemkot Depok. 

Ia menyebut kewajiban negara menjamin kesehatan warga sebagai Hak Asasi Manusiasia adalah amanat konstitusi seperti pasal 28 H, UUD 1945.

Baca Juga

Tangkis Supian, Ade Firmansyah Sebut UHC Bisa Diklaim Jadi Program Imam-Ririn di Pilkada Depok

"Layanan harus menjadi hak warga, bukan sekedar komoditas," jelas Bambang Sutopo 

Bambang menambahkan telah terjadi pergeseran lanskap kesehatan. UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah dicabut seiring terbitnya UU No 17 tahun 2003 dan PP No 28 tahun 2004. Layanan kesehatan semakin luas. 

"Pendekatan lama berbasis klaim layanan berubah menjadi pendekatan berbasis populasi," terang Bambang Sutopo. 

Baca Juga

Debat Puskesmas Gratis, Imam Tak Berkutik Dikritik Supian Suri: Puskesmas Masih Bayar!

Dengan demikian maka langkah promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif harus bersamaan dijalankan Pemkot Depok. 

Promotif adalah menjaga masyarakat tetap sehat. Preventif mencegah masyarakat jatuh sakit. Kuratif mengobati saat sakit dan rehabilitatif memulihkan pasca sakit

"Pendekatan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab kondisi kesehatan seluruh populasi wilayahnya, bukan sekadar pembayar klaim layanan individu," ceplos Bambang Sutopo. 

Baca Juga

Di Depan Publik, Chandra Rahmansyah Sentil Imam-Ririn: Belajar Lagi Ilmu Lingkungan

Maka implikasi yuridis bagi Pemkot Depok tidak cukup hanya mengandalkan skema BPJS dan menunggu klaim pelayanan dari fasilitas kesehatan.

"Pemkot Depok wajib menjamin seluruh penduduknya memiliki akses layanan kesehatan tanpa hambatan administratif maupun finansial," pungkas Bambang Sutopo. 

Editor : M Mahfud