Politikus Depok Pemilik Senyum Manis Ini Dinginkan Polemik Berlarut SDN Pocin 1

DEPOK, iNews Depok.id - Polemik SDN Pocin 1 kembali menyeruak setelah bertahun-tahun terlantar. Politikus senior PKS H Bambang Sutopo (HBS) mengajak semua pihak untuk berpikir jernih dan tak perlu membenturkan alih fungsi lahan SDN Pocin 1 menjadi masjid atau sekolah inklusi. 

HBS dikenal sebagai politikus senior Depok yang ramah dengan senyum manis menawan. Senyumnya yang terus mengembang dengan suara lembut membuatnya disukai rakyat. 

Baca Juga

Harapan Terakhir Wali Murid Sebelum SDN Pondok Cina 1 Direlokasi

Polemik besar SDN Pondok Cina (Pocin) 1 muncul pada tahun 2022. Pemkot Depok menutup SDN Pocin 1 karena lahannya akan dijadikan lokasi masjid.

Langkah Pemkot Depok di dukung Gubernur Jabar yang saat itu dijabat Ridwan Kamil akan mengucurkan dana untuk pembangunan masjid di Depok. 

Sayangnya langkah Pemkot Depok mendapat perlawanan sengit dari kelompok yang tidak setuju SDN Pocin ditutup. Kelompok ini melakukan lobi-lobi ke tingkat pusat yang membuat Ridwan Kamil mundur teratur. Alhasil pembangunan masjid tak dilakukan. 

Dampaknya pada SDN Pocin 1 yang terlantar tak urus. Sekolah sudah ditutup tetapi alih fungsi jadi masjid, tak jadi dilakukan. 

Di era pemerintahan Supian Suri-Chandra Rahmansyah, muncul wacana eks SDN Pocin 1 jadi sekolah inklusi untuk tempat pendidikan anak berkebutuhan khusus. 

Sedangkan sejumlah pihak menginginkan alih fungsi lahan menjadi masjid mengingat hingga saat ini belum ada masjid besar di Margonda untuk masyarakat umum. 

Menanggapi polemik tersebut, HBS menyebut antara masjid dan sekolah sama-sama penting, sehingga wacana tak perlu berkembang dengan membenturkan masjid dan sekolah. 

"Kita jangan terjebak pada dikotomi masjid atau sekolah. Keduanya penting dan akan tetap diperjuangkan," kata HBS, Rabu (21/5/2025). 

Dalam konteks perencanaan pembangunan, HBS menyebut DPRD bersama pemerintah berkomitmen untuk melayani kebutuhan terbaik buat warga Depok. 

"Soal polemik ini hanya masalah komunikasi. Jika dikomunikasikan dengan baik masalah akan berakhir dengan baik pula," ujar HBS. 

Karena itu HBS menyebut jika Pemkot Depok menginginkan lembaga pendidikan yang inklusif atau khusus perlu ada kajian lebih dalam.

"Pemkot Depok perlu menyampaikan peta kebutuhan dan sebaran anak berkebutuhan khusus di Kota Depok, sebagai dasar perencanaan pendirian sekolah inklusif atau khusus," kata HBD. 

Menurut HBS, polemik SDN Pocin 1 sangat sensitif. Dengan demikian segala sesuatunya perlu kebijakan yang berbasis data, partisipatif, transparan, serta memprioritaskan kepentingan jangka panjang masyarakat. 

"DPRD Kota Depok siap mendukung kebijakan Pemkot selama prosesnya memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," kata HBS yang mengakhiri kalimatnya dengan senyum manis mengembang. 

Editor : M Mahfud