Benarkah Ada Korupsi Kuota Haji? KPK Panggil Kepala BPKH

JAKARTA, iNewsDepok.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi kuota haji. Terkait kasus ini, KPK telah meminta keterangan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, pada Selasa (8/7/2025).

Usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Fadlul Imansyah menyatakan telah memberikan semua informasi yang dibutuhkan. "Hari ini kami memberikan keterangan dan informasi sebagai warga negara dan tentu saja perwakilan dari badan pemerintah terkait dengan beberapa hal yang diminta KPK," kata Fadlul.

Baca Juga

Ampun KPK! Bupati Sudewo Masih Pening Diancam Pemakzulan, kok Langsung Diperiksa

Ia mengaku menjawab semua pertanyaan penyelidik secara gamblang sesuai pengetahuannya. Fadlul juga menegaskan bahwa ini adalah komitmen BPKH dalam menegakkan hukum. Namun, ia enggan merinci materi pemeriksaan dan menyerahkan wewenang penjelasan kepada KPK. "Silakan nanti ditanyakan langsung sama tim KPK ya," ucapnya.

Secara terpisah, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemeriksaan Fadlul Imansyah terkait kasus kuota haji. "Benar, dimintai keterangan terkait perkara kuota haji," ujar Budi.

Sebelumnya, dalam penyelidikan kasus yang sama, KPK juga telah memeriksa Ustaz Khalid Basalamah pada Senin (23/6/2025). Setelah pemeriksaan, Khalid Basalamah menegaskan kehadirannya di KPK bukan sebagai tersangka.

Baca Juga

Yaqut Cholil Ketar-ketir, Yuk Lihat Arah Penyidikan Dugaan Korupsi Kuota Haji di KPK

"Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban untuk saya datang. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka," jelas Khalid dalam video yang diunggah di akun @sahabatkhb pada Kamis (26/6/2025).

Khalid Basalamah menyatakan dirinya hanya memberikan informasi yang dibutuhkan KPK sebagai praktisi di lapangan yang mengelola travel haji.

Ia juga membantah keras keterlibatannya dalam tindak korupsi. "Tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi, jauh sekali. Saya bukan menteri agama, saya bukan eks menteri agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini, saya tidak ada hubungannya," tegasnya.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta