Komisi VI DPR RI Bentuk Panitia Kerja Bahas Dugaan Mafia Lahan di Batam

Kasus perobohan Hotel Purajaya, kata Nurdin, menjadi salah satu contoh bahwa ada dugaan ketidakadilan dalam permasalahan lahan di BP Batam.

Baca Juga

DPR RI Tantang Generasi Muda Bicara Politik Dalam IOF

“(Hotel Purajaya) mestinya ini kan diberi jalan keluar yang terbaik, bukan dirobohkan gitu. Ini enggak benar ini. Itu zalim dan tidak adil itu untuk pengusaha lokal,” kata Nurdin.

“Nanti, di panja kita bedah habis itu soal kebijakan BP Batam, dimana ada investor, sudah bangun, terus itu dialihkan alokasi lahannya ke perusahaan lain. Jadi diadu nih pengusaha lokal ini,” imbuh Nurdin.

Nurdin juga mengatakan, pihaknya memastikan bahwa Kepala BP Batam, Muhammad Rudi tidak mangkir dalam rapat panja tersebut.

Baca Juga

Peringati Hari Ibu, Puan Tekankan Pentingnya Implementasi UU KIA

Ia juga memastikan bahwa panja tersebut juga akan mendalami permasalahan lahan lainnya di Pulau Batam dengan BP Batam.

“Kami akan dalami nanti dalam Panja, seperti apa sebab musabab kebijakan-kebijakan Batam ini yang banyak merugikan. Khususnya merugikan pengusaha lokal,” kata Nurdin.

“Ini kemudian yang kita dalami itu seperti apa yang melanggar peraturan. Atau mungkin karena ada mafia dan sebagainya, itu yang kita akan dalami dalam panja nanti. Nanti kita akan memberikan rekomendasi,” lanjutnya.

Editor : M Mahfud