CERI Minta Presiden Prabowo Harus Tegas terhadap Penghambat Pembentukan BPI Danantara

JAKARTA, iNews Depok.id - Pembentukan superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bernama Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai mendapat hambatan yang besar. Super holding yang bertugas untuk pengelolaan investasi di luar APBN yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini diyakini bisa menjadi super holding yang lebih baik seperti Temasek milik Singapura atau Khazanah milik Malaysia.

Rencananya, BPI Danantara ini akan berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto, di mana kehadirannya diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan investasi negara. Presiden Prabowo Subianto ingin pengelolaan investasi negara lebih profesional, terpadu dan tidak berjalan sendiri-sendiri lagi.

Baca Juga

Pengamat Pertanyakan Mengapa PGN Batasi Konsumsi Gas Pipa Untuk Pelanggan Industri

Kehadiran BPI Danantara sendiri dirancang untuk mengelola investasi besar yang ditujukan mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Selain itu diharapkan kehadiran BPI Danantara kelak dapat menjadi solusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen seperti yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto, salah satu instrumen untuk mendukung visi tersebut adalah melalui pembentukan super holding ini.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menilai, tanpa ada kejelasan payung hukum, proses peluncuran dan operasional badan ini tidak dapat berjalan. Padahal jika sudah memiliki payung hukum, maka BPI Danantara memiliki potensi besar untuk menjadi pilar penting dalam pengelolaan investasi di Indonesia.

"Apalagi saat ini aset investasi BUMN tidak dimanfaatkan dengan baik. Di sinilah peran BPI Danantara, yakni mengelola investasi secara efektif dan profesional sehingga dapat meningkatkan perekonomian yang signifikan. Mengingat BPI Danantara diproyeksikan untuk mengelola aset-aset BUMN yang dimanfaatkan untuk pembangunan nasional melalui investasi," ungkap Yusri, Senin (3/2/2025).

Baca Juga

Selama 2024, Polri Berhasil Ungkap 1.280 Kasus Korupsi

Karena itu, lanjut Yusri, dengan kehadiran BPI Danantara nanti diharapkan pengelolaannya dapat  lebih profesional, terarah dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang signifikan.

"Namun dalam perjalanannya, pembentukan super holding ini malah mendapat batu sandungan dan pembegalan dari kelompok-kelompok yang merasa terganggu atas kehadiran BPI Danantara tersebut. Aksi-aksi pembegalan tampak jelas terlihat dalam pembentukan payung hukum BPI Danantara di parlemen yang tertunda berbulan-bulan," ujar Yusri.

Yusri menambahkan, terlihat dari alotnya DPR RI dalam menggodok rancangan undang-undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN yang menjadi landasan hukum berdirinya BPI Danantara nanti.

Baca Juga

Asa UMKM Berharap Pemerintah dan DPR Akses Modal dan Perizinan

Ia menduga alotnya pembentukan payung hukum ini akibat campur tangan kelompok-kelompok yang terganggu atas terbentuknya BPI Danantara.

"Mereka diduga merupakan para korporasi, oligarki, yang erat dengan penguasa lama dimana selama ini menikmati ‘kue’ BUMN untuk sarana politisnya," beber Yusri.

"Atraksi 'pat pat gulipat' para ‘Brutus’ ini jelas menciderai komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi nasional. Bagaimana tidak, pasalnya parlemen didominasi oleh koalisi yang berada di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Seharusnya payung hukum untuk BPI Danantara bisa cepat selesai dan tidak tertunda sekian lama," imbuh Yusri.

Baca Juga

Marak Kasus BUMN Tak Bayar Utang ke Vendor, Komisi VI DPR: Zalim!

Yusri menekankan, Presiden Prabowo harus segera mengevaluasi lingkar terdalamnya yang ada di parlemen maupun pemerintahannya. Mereka harus disadarkan dan dijauhi dari para pembegal konstitusi yang ingin menyandera program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden Prabowo Subianto juga harus bertindak tegas terhadap para ‘Brutus’ di lingkar terdalamnya baik di parlemen atau pemerintahan. Mereka ini perlu diperiksa dan diberi hukuman setimpal atas manuver dan aksi pengkhianatan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto," ungkap Yusri.

Menurut Yusri, langkah ini perlu dilakukan agar pemerintahan Prabowo Subianto dengan program-program yang pro-kerakyatan dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti.

Baca Juga

Kementan Ajak Pemerintah Desa Manfaatkan 20% Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan

Tidak hanya itu, Yusri menilai sikap tegas tersebut juga sangat penting untuk mendukung Prabowo Subianto supaya lebih ‘merdeka’ dan independen dari intervensi kelompok-kelompok politik lama yang masih ikut campur dan mempengaruhi kebijakan-kebijakannya.

"Untuk itu, ketegasan ini harus segera dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap para ‘Brutus’ yang ada di lingkar terdalamnya. Presiden Prabowo Subianto pun dapat lebih tenang menjalankan roda pemerintahannya tanpa adanya intervensi atau campur tangan kelompok-kelompok tersebut yang selama ini terus mengganggu," tegas Yusri.

"Niscaya jika hal ini dilakukan, rasa optimis rakyat Indonesia terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat membawa Indonesia menjadi lebih baik di segala bidang akan terwujud kelak," pungkasnya.

Editor : M Mahfud