Asa UMKM Berharap Pemerintah dan DPR Akses Modal dan Perizinan

Dia juga menyinggung soal masalah perizinan. Selain itu, sertifikasi halal dan cek standar produk untuk ekspor pun perlu diperhatikan.

"Kemudian masalah izin, dari izin dari RT, halal produk, atau masalah ketika produknya harus diekspor," katanya.

"Terus masalah produk standar. Misal untuk madu. Itu kan tergantung musim. Musim ini rasanya apa, itu kan beda. Tapi ketika diekspor, mereka tidak punya standar," lanjut Siti.

Dia berharap DPR bisa mendorong pemerintah untuk terus mengadakan pelatihan UMKM. Tentunya, lanjutnya, kebijakan ini bisa dilakukan secara terukur.

Baca Juga

Gali Potensi Ekonomi, DPR Dorong Batik Kolaborasi Dengan Dior Hingga Louis Vuitton

"Pemerintah juga harus bisa menentukan siapa sasaran pelatihan, dan tujuannya ini untuk apa. Ketika kebijakan ini dilaksanakan, ini harus terukur. Misal produk unggulan daerah yang mau ditonjolkan apa," katanya.

Editor : Mahfud