Waspada Cuaca Ekstrem, Komisi V DPR Ingatkan Infrastruktur Kebencanaan Ditingkatkan

JAKARTA, iNews Depok.id - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menyoroti cuaca ekstrem yang tengah melanda sejumlah daerah di tanah air belakangan ini. Ia meminta pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur mitigasi kebencanaan demi menjaga keselamatan masyarakat.

"Kondisi alam belakangan ini semakin tidak menentu, sehingga Negara dituntut lebih responsif dan tanggap dalam menghadapi potensi bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Selain upaya mitigasi, kita harapkan ada antisipasi dari sisi infrastruktur kebencanaan," ujar Andi Iwan Darmawan Aras, Rabu (11/12/2024).

Baca Juga

Puan Maharani Beri Peringatan Ini Terkait APBN 2025!

Infrastruktur yang dimaksud meliputi bangunan vital, fasilitas umum, sistem angkutan umum, telekomunikasi, dan sistem tenaga listrik yang dirancang untuk menahan dampak bencana alam. Iwan mengatakan pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan dan keamanan masyarakat saat terjadi bencana agar mereka merasa aman dan nyaman.

"Perlu adanya koordinasi antara BMKG, BNPB, TNI/Polri, Basarnas dan semua stakeholder guna meningkatkan kapasitas operasionalnya agar penanganan bencana dapat lebih efisien,” kata Iwan Aras.

“Koordinasi yang baik dapat mengurangi risiko, dan memastikan keselamatan masyarakat Indonesia," imbuhnya.

Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan infrastruktur dan transportasi itu pun mendukung upaya pemerintah yang terus melakukan langkah-langkah mitigasi bencana. Iwan juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam berkegiatan selama Indonesia masih menghadapi cuaca ekstrem.

"Saatnya untuk meningkatkan upaya bersama demi Indonesia yang lebih aman dan siap menghadapi tantangan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi," tuturnya.

Seperti diketahui, sejumlah daerah dilanda bencana alam buntut cuaca ekstrem. Seperti Kabupaten Sukabumi yang sempat lumpuh akibat banjir, longsor, dan pergeseran tanah. Akibat kejadian ini, sejumlah rumah warga dan fasilitas umum mengalami kerusakan.

Baca Juga

Kebakaran Pabrik Garmen di Magelang Disorot, DPR: Industri Tekstil Terpuruk, Negara Harus Hadir

“Pasca-bencana di Sukabumi, kita harap kementerian atau lembaga terkait segera melakukan rehabilitasi. Baik untuk rumah warga, maupun fasilitas umum seperti akses jalan dan jembatan yang rusak agar masyarakat setempat bisa kembali beraktivitas,” papar Iwan.

"Melihat banyaknya ancaman bencana alam yang semakin meningkat, diperlukan respons yang lebih cepat serta koordinasi yang lebih baik dari setiap instansi terkait," tambah Iwan.

Iwan juga menilai pemantauan dan sistem peringatan dini bencana perlu lebih ditingkatkan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan memantau kondisi cuaca dan iklim disebut memiliki peran krusial dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat dan pihak berwenang.

"BMKG harus dapat memberikan peringatan dini dengan lebih efektif agar masyarakat dapat mempersiapkan diri dan mengurangi dampak kerusakan. Optimalkan media sosial dan akses digital yang dapat dilakukan agar informasi tersebar dengan cepat," ungkap Iwan Aras.

Di samping itu, Iwan meminta Badan SAR Nasional (Basarnas) untuk semakin responsif dalam menghadapi ancaman kebencanaan dengan memperkuat koordinasi antar-instansi agar bantuan darurat dapat segera diaktivasi dan mencapai masyarakat yang terdampak dengan cepat.

Baca Juga

Henry Indraguna Raih Apresiasi Calon Legislatif Populer 2024-2029

"Bisa dengan meningkatkan kapasitas personel, peralatan, serta logistik yang akan mempercepat respons dan membantu proses evakuasi jika terjadi bencana," ucapnya.

Lebih lanjut, Iwan mengingatkan pentingnya peningkatan pelayanan dari sisi transportasi.

Apalagi tidak lama lagi Indonesia akan memasuki momentum Natal 2024 dan libur tahun baru 2025 (Nataru) di mana mobilitas masyarakat akan meningkat.

“Badai dan hujan deras dapat mengganggu jalur transportasi udara, darat, dan laut, yang tentu saja mengancam keselamatan dan mobilitas warga. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah antisipatif,” imbau Iwan.

“Termasuk penutupan sementara jalur transportasi yang berisiko, serta penanganan darurat yang melibatkan BMKG dan Basarnas," pungkasnya.

Editor : Mahfud