Anggota DPRD Depok Pertanyakan Biang Kerok Parkir Berbayar di Perkantoran Pemerintah GDC

DEPOK, iNews Depok. id - Anggota DPRD Depok dari Fraksi PKB, Babai Suhaimi, melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan parkir berbayar yang diterapkan di kawasan perkantoran pemerintah di Grand Depok City (GDC), termasuk di sekitar Gedung DPRD. 

Politisi ini menilai kebijakan tersebut justru memberatkan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang mudah dan cepat.

Baca Juga

Janji Wali Kota Depok Usungan PKS 1 Kecamatan 1 Madrasah, Qonita: Nyatanya?

“Ini gedung rakyat, masa rakyat ke gedungnya sendiri harus bayar? Ini tidak tepat!” kata Babai saat ditemui di Gedung DPRD Depok, terkait 
kebijakan parkir berbayar yang mulai diterapkan, Rabu (4/9/2024).

Ia menambahkan, berdasarkan pengalamannya mengunjungi berbagai kantor DPRD dan pemerintahan di Jawa Barat, kebijakan parkir gratis lebih umum diterapkan.

Keberatan Babai bukan tanpa alasan. Ia khawatir kebijakan ini akan menyulitkan masyarakat, terutama pekerja honorer dengan penghasilan terbatas, yang setiap bulan harus merogoh kocek lebih dalam untuk biaya parkir. 

Baca Juga

Perubahan Nama Masjid di Balai Kota Depok: Sejarah Baitul Kamal Terkikis di Era PKS

“Kalau motor 3000, sebulan bisa habis Rp90.000. Ini sangat memberatkan,” ujarnya.

Babai pun mempertanyakan pihak yang menginisiasi kebijakan ini dan meminta Pemerintah Kota Depok untuk segera meninjau ulang serta membatalkannya. Ia menekankan pentingnya memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang ingin mengurus berbagai keperluan di kantor pemerintahan.

“Kami meminta pemerintah kota untuk meninjau ulang kebijakan ini dan mengembalikan fasilitas parkir gratis di kawasan perkantoran pemerintah,” ujar Babai.

Editor : M Mahfud