Seleksi Pimpinan KPK, Pakar Hukum Henry Indraguna: Cari Yang Berani dan Berintegritas

JAKARTA, iNewsDepok.id - Praktisi Hukum Prof Dr Henry Indraguna, SH.MH meminta Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja secara cermat, teliti, cerdas, objektif, profesional, tanpa koneksi dan berani dari intervensi kekuasaan apapun. 

"Pansel para penggawa antikorupsi ini harus steril, tanpa koneksi, anti intervensi. Pansel harus cermat, teliti memilih kandidat dengan tepat. Tidak sekadar memilih kandidat yang pintar tapi minim integritas," tegas Prof Henry Indraguna, Jumat (2/8/2024) 

Baca Juga

Angkernya Rutan KPK Gedung C1, Sering Muncul Suara Aneh di WC

Dirinya selalu mengingatkan kepada pansel bahwa pimpinan KPK yang akan mereka cari bukan sekadar hanya pintar atau menguasai pengetahuan hukum dan pengalaman di bidang hukum saja. 

Akan tetapi yang paling esensial adalah orang yang benar dan tepat menegakkan lembaga anti-rasuah sesuai arah dan jalannya yang tepat berdasarkan konstitusi. 

Dalam perspektif hukum pengacara kondang ini menilai, yang berhak menjadi pimpinan KPK ke depan adalah fitur yang memiliki integritas tinggi, rekam jejak yang baik tanpa cacat moral, apalagi cacat hukum. 

Baca Juga

Langgar Kode Etik, Nurul Ghufron Tak Lolos Capim KPK

"Tentu harus mengantongi ilmu yang mumpuni, surplus pengalaman, serta memiliki keberanian tinggi melawan korupsi karena indepedensi yang dimiliki," ujarnya.

Seperti diketahui Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Anggota Dewan Pengawas KPK (Pansel KPK) telah menerima 318 pendaftar calon pimpinan KPK dan 207 pendaftar calon anggota Dewas KPK.

Dari total tersebut, 74% pendaftar capim KPK dan 71% pendaftar Dewas KPK telah lolos seleksi tahap administrasi.

Baca Juga

2 Mahasiswa Diperiksa KPK Terkait Keberadaan Buron Kasus Suap Harun Masiku

Pansel Capim KPK telah mengumumkan 236 orang yang lolos seleksi administrasi sebagai capim KPK periode 2024-2029. 

Dan sebanyak 236 Capim KPK yang lolos seleksi administrasi terdiri dari 221 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. 

Dari sebanyak itu, empat orang eks pegawai KPK dinyatakan lolos seleksi administrasi. Selanjutnya, pendaftar Capim dan Dewas KPK yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi, diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu tes tertulis, yang telah diselenggarakan pada Rabu (31/7/ 2024).

Baca Juga

Ada Kejanggalan di Kasus PT MBC, Kreditur Apartemen Puri City Surabaya Lapor KPK

"Yang perlu dicamkan dan menjadi perhatian serius ke panitia seleksi adalah calon yang mereka pilih akan menentukan nasib KPK lima tahun ke depan. Apakah KPK akan terpuruk citra seperti sekarang ini atau kembali bangkit dan berjaya, sepenuhnya bergantung juga kepada pansel," tuturnya. 

Henry menambahkan, yang dimaksud berjaya adalah kembali bangkit menjadi lembaga pemberantas korupsi yang disegani, dihargai, bahkan ditakuti.

"Bila pansel salah memilih figur-figur pejuang anti korupsi maka tidak menutup kemungkinan KPK akan terjerembab kembali ke permasalahan internal mereka mulai pelanggaran etik hingga pidana," ucapnya.

Baca Juga

Manajemen NHM Berterima Kasih pada KPK yang Usut Dugaan Suap di Pemprov Malut

Pengacara senior itu mengaku senang melihat banyaknya pendaftar untuk ikut seleksi calon pimpinan KPK periode ini. Mereka berasal dari latar belakang  yang beragam, lintas profesi, usia, gender seperti advokat, polisi dan Jaksa.

"Dengan pengalaman kandidat ini seharusnya mereka bisa mengangkat kembali citra KPK menjadi lebih baik ke depannya," jelas Henry.

Untuk itu, kata dia, seleksi KPK harus benar-benar memerhatikan semua nama dan semua integritas calon peserta. 

"Sekalipun mereka berasal dari jaksa, hakim, advokat, polisi dan internal KPK sendiri, jika  mereka tidak punya integritas, maka lebih bagus harus digagalkan sejak awal," katanya.

"Kalau integritas masa lalu mereka buruk, ya jangan diloloskan. Jangan sampai KPK ternodai gara-gara memilih tidak secara teliti dan cermat," imbuhnya.

Selain itu, kata dia, calon pimpinan KPK harus mempunyai kompetensi tinggi. Pimpinan KPK harus kompeten dalam menjalankan tugasnya. 

"Karena untuk pekerjaan berat dan penuh tantangan ini, sebagai  pimpinan KPK maka faktor kompetensi sangat penting. Yang tidak punya kompetensi jangan diloloskan," tegasnya. 

Henry pun mengaku khawatir jika seorang pimpinan KPK tidak independen maka akan mengancam masa depan KPK sebagai instrumen penegakan hukum terhadap kasus korupsi. 

"Sangat berbahaya kalau dipegang oleh  orang-orang yang punya kepentingan pribadi, kelompok dan golongan," pungkasnya.

Editor : M Mahfud