DEPOK, iNews.id - Wacana pengunduran perpanjang masa jabatan Presiden Jokowi kembali muncul, disuarakan oleh partai-partai koalisi pemerintahan Jokowi.
Setidaknya sudah dua partai yang mengusulkan agar Pemilu 2024 diundur, sehingga dengan demikian Jokowi tetap menadij presiden, yakni PKB dan PAN.
"Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang positif ke depan ini, momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, saya melihat tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu, jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu," kata Ketum PKB Muhaimin Iskandar kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Cak Imin, panggilan Muhaimin Iskandar, mengutarakan sejumlah kondisi yang diakibatkan perhelatan Pemilu. Kondisi itu meliputi agresivitas ekonomi, ketidakpastian ekonomi, dan eksploitasi ancaman konflik.
"Yang ketiga, Pemilu itu juga dikhawatirkan, mudah-mudahan tidak terjadi, eksploitasi ancaman konflik," imbuhnya.
Lantas, Cak Imin mengusulkan gelaran Pemilu 2024 diundur selama satu sampai dua tahun berikutnya. Dia mengatakan jadwal pemilu diundur agar momentum perbaikan ekonomi tak lantas hilang.
"Oleh karena itu, dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang, dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi," ujar Ketua Umum PKB tersebut.
Sementara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, ada lima alasan agar Pemilu dapat diundur, salah satunya pandemi Covid-19 yang belum berakhir.
"Ya, memang hari-hari ini publik diramaikan oleh perbincangan usulan mengenai pengunduran jadwal pemilu, dengan berbagai alasan. Yang pertama, alasannya pandemi yang belum berakhir tentu memerlukan perhatian keseriusan untuk menangani," kata Zulhas saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (25/2/2022).
Alasan kedua PAN setuju Pemilu diundur adalah karena perekonomian di Indonesia belum membaik. Pertumbuhan saat ini rata-rata masih 3-3,5%. Di samping itu, situasi masyarakat juga kehilangan pekerjaan maupun usaha-usaha yang belum kembali pulih.
"Ketiga, perkembangan terakhir situasi global. Baik ekonomi, juga konflik antara Rusia-Ukraina. Itu akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian global dan negeri kita," kata Zulhas.
Alasan keempat, Pemilu membutuhkan biaya besar. "Terakhir itu saya dengar naiknya saja Rp180-190 triliun," ujarnya.
Alasan lain, kata Zulhas, keberlangsungan program-program pembangunan tertunda karena pendemi dua tahun ini, akan tetapi di balik sejumlah alasan itu, Zulhas mengatakan survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah khususnya Presiden Jokowi terbilang tinggi. Angkanya mencapai 73% lebih.
Menurutnya, kepuasannya ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di belahan dunia.
"Oleh karenanya, berbagai pertimbangan itu dan masukan dari masyarakat, kalangan, kami memutuskan setuju Pemilu diundur," kata Zulhas.
Keinginan PKB dan PAN ini seolah menjadi pembuktian pembenaran cuitan pemilik akun @LurahIstana pada Rabu (23/2/2022) tentang adanya rencana perpanjangan masa jabatan Presiden hingga 2027.
"Info Kelurahan: perpanjangan masa jabatan presiden akan dilakukan sampai 2027. Walau DPR sudah menyetujui adanya pemilu, namun nanti akan merestui bahwa masa jabatan diperpanjang sampai 2027. Alasan perpanjangan akan ki lurah berikan di narasi berikutnya. Demikian rencana tsbt," katanya.
Foto: tangkapan layar
Akun itu lalu memenuhi janjinya dengan mencuit begini:
"Alasan perpanjangan sampai 2027 adalah jika jokowi masa jabatan berakhir sampai 2024 maka akan banyak sekali proyek yang mangkrak dan terbengkalai. Presiden selanjutnya tidak akan mau melanjutkan proyek tersebut karena pasti merugikan seperti presiden sebelumnya (hambalang) contohnya".
"Masa jabatan SBY selesai presiden selanjutnya belum tentu mau melanjutkan proyek di era SBY, sedang proyek di era Jokowi sudah sangat banyak bahkan kelewat banyak, presiden selanjutnya belum tentu mau melanjutkan. Demikian alasan yang dibuat di internal eksekutif".
"Lihat saja sebentar lagi akan banyak iklan-iklan atau kisi-kisi dari pemerintah, dibuat sendiri, diterbitkan sendiri, tepuk tangan sendiri".
"Siapa ketua KPU terpilih? Dia adalah relawan atau teamses Jokowi makruf pada saat itu. Dia juga akan mengumumkan bahwa kpu belum siap untuk melaksanakan Pemilu di 2024, alasan sedang disusun dan dibuat dalam program penyusunan narasi alasan".
"Salam 3 jari".
Bisa jadi, apa yang disampaikan PAN dan PKB merupakan bagian dari kisi-kisi pemerintah sebagaimana dimaksud @LurahIstana.
Editor : Rohman