Anggota DPRD Depok Sebut Ada Dugaan Penyelewengan Anggaran Paket Stunting, Minta APH Usut Tuntas

DEPOK, iNewsDepok.id - Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra, Hamzah, menduga adanya penyelewengan anggaran pemberian makanan tambahan (PMT) bagi keluarga balita stunting di wilayah kecamatan Tapos. Dugaan ini disampaikan Hamzah saat kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2023, di wilayah Kecamatan Cilodong, Selasa (14/11/2023).

Hamzah menyebut pemberian PMT stunting itu dalam rangka upaya Pemerintah Kota Depok yang melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menjalankan percepatan penurunan stunting melalui program D'Stanting Menara.

Baca Juga

DPRD Gelar Rapat Paripurna Raperda RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045

Program tersebut berlangsung selama 28 hari mulai 10 November hingga 8 Desember 2024 di seluruh Kecamatan se Kota Depok. Program ini menghabiskan anggaran sekitar Rp 4,9 miliar.

“Untuk anggaran tambahan dana stunting yang disetujui anggota dewan (DPRD), dibahas di badan anggaran, itu jumlahnya Rp 4,9 miliar,” kata Hamzah.

Hamzah menduga terjadi penyelewengan anggaran PMT stunting ini karena nilai makanan menu stunting yang diberikan kepada keluarga bayi stunting, nilainya sekitar Rp18.000 per paket. Namun, isinya hanya nasi putih dan sayur sup atau nasi putih dan sup tahu 2 potong.

Baca Juga

Raih 9.949 Suara dalam Perhitungan Tingkat Kecamatan, Mpok Hj Nuryuliani Melenggang ke Parlemen GDC

“Kalau tahu usinya 3 biji, itu Rp 18.000 gak?. Maka saya bersuara di media ada dugaan penyelewengan anggaran negara,” ungkap Hamzah.

Hamzah meminta Dinas Kesehatan Kota Depok untuk segera memeriksa dugaan penyelewengan anggaran tersebut. Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan menyelidiki kasus tersebut.

“Saya minta Dinkes segera memeriksa dugaan penyelewengan ini. Kalau terbukti, saya minta pihak penegak hukum, kepolisian atau kejaksaan segera usut kasus ini,” pungkas Hamzah.

Baca Juga

Hamzah Coblos di TPS 46 Cimpaeun, Targetkan Raih 14.000 Suara

Sebelumnya diberitakan, kasus pemberian paket menu stunting berlogo wali kota dan wakil wali kota Depok kembali terulang. Kali ini, paket tersebut diberikan kepada keluarga balita stunting di Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Senin (13/11/2023).

Hal tersebut diungkapkan anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok, Hamzah, dalam rapat paripurna DPRD Depok masa Sidang III Tahun 2023 di Ruang Paripurna DPRD Depok, Senin (13/11/2023) siang.

Menurut Hamzah, paket stunting yang diberikan kepada keluarga balita stunting di Kelurahan Cimpaeun hanya berisi nasi putih dan air sup, ditambah tahu 2 potong. Hal ini tentu saja sangat tidak layak, karena paket tersebut tidak memenuhi standar gizi yang dibutuhkan untuk mencegah stunting.

Baca Juga

Antusiasme Tinggi! Warga Sukmajaya Depok Serbu Minyak Goreng Murah di Cut Afrida Yani Fun Day

"Kalau kemarin isinya nasi putih dan air sup. Hari ini hanya ditambah tahu 2 potong. Lantas evaluasi model apa yang (dijanjikan Dinkes)," kata Hamzah, melaporkan hasil temuannya, dalam rapat paripurna.

Hamzah pun mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok khususnya dinas terkait untuk segera mengevaluasi program penanganan stunting yang telah dijalankan. Pemkot Depok juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut agar tidak terjadi lagi kasus serupa di masa mendatang.

Editor : M Mahfud