Warga Kampung Bojong Malaka Kesal Dituding Mengambil Keuntungan Uang Ganti Rugi Lahan UIII

DEPOK,iNewsDepok.id- Warga Kampung Bojong Malaka kesal terhadap pernyataan kuasa hukum Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Karena kuasa hukum menuding ada pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan tertentu dari uang ganti rugi yang diberikan negara atas tanah yang bukan haknya.

Ketua LSM Kramat Yoyo Effendi mengatakan, ucapan kuasa hukum UIII tidak berlandaskan sejarah yang ada. Dikatakan, warga Kampung Bojong-Bojong Malaka adalah penduduk asli Depok yang lahir, besar, beranak pinak di lokasi tanah tersebut.

Baca Juga

Penilaian Lahan UIII Depok Masuk Tahap Akhir

“Kami ada secara turun temurun selama ratusan tahun lalu sejak sebelum berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya, Jumat (22/9/2023).

Menurutnya, kuasa hukum UIII atau Misrad baru ada di lokasi tanah tersebut paling lama sejak adanya pembangunan PSN UIII sekitar tahun 2018, dan dia ada di situ untuk mencari makan sebagai kuasa hukum UIII.

“Jadi, kami sarankan jangan asal bacot soal sejarah tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka kalau tidak mau mulutmu disobek malaikat,” kecamnya.

Para ahli waris memiliki bukt-bukti yang sah dan valid mengenai keberadaan mereka sebagai penduduk kampung Bojong-Bojong Malaka yang telah mendiami, menguasai, mengelola, memanfaatkan dan mengusahakan lokasi tanah tersebut sesuai fungsi sosialnya dalam bentuk dokumen tertulis dan saksi-saksi hidup.

Ahli waris saat ini tidak menguasai fisik tanah tersebut karena memang sejak tahun 1965 sampai sekarang selalu dilarang untuk menguasai tanah milik mereka pihak-pihak yang ingin menguasai dan memiliki tanah tersebut, yaitu pihak Departemen Penerangan atau RRI dan sekarang oleh pihak Kementerian Agama RI atau pihak UIII.

“Jadi, bukan salah kami tidak menguasai fisik tanah tersebut tetapi salah RRI dan Kemenag RI mengapa kami dilarang masuk dan mengelola kembali tanah kami tersebut,” bebernya.

Baca Juga

278 Bidang Lahan Kampus UIII di Area Pasar Kambing Depok Mulai Dibongkar, Tim Siap Bantu Pindah!

Pihaknya juga sudah mengajukan permohonan pembatalan sertifikat hak pakai RRI dan Kemenag kepada Kementerian ATR/BPN RI karena berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang valid.

“Kemudian sertifikat hak pakai yang digunakan sebagai dasar penguasaan tanah kami untuk PSN UIII itu terbukti hasil modus mafia tanah yang melibatkan para pejabat pemerintah di jajaran Kementerian ATR/BPN RI, Kementerian Kominfo, LPP RRI dan Kementerian Agama RI,” tegasnya.

Menanggapi isu terkait sengketa lahan tersebut, kuasa hukum UIII Misrad menegaskan informasi tersebut tidak benar. Dia menilai informasi demikian merupakan cara-cara pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan tertentu dari uang ganti rugi yang diberikan negara atas tanah yang bukan haknya.

“Pertama, mereka mengharapkan ganti rugi. Sementara dalam penertiban lahan UIII tidak ada ganti rugi melainkan santunan. Kedua, mereka yang menyuarakan hal tersebut adalah mereka-mereka yang sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dan gugatannya tidak diterima,” kata Misrad dikutip dari Sindonews.com.

Alasan yang digunakan pihak-pihak yang mengakui lahan bersertifikat atas nama Kementerian Agama ini yakni girik. Sementara, girik yang mereka gunakan telah terbukti secara resmi tidak tercatat di Kelurahan Cisalak tempat lahan tersebut berada.

“Artinya, kalau mereka meminta ganti rugi itu pihak-pihak yang jelas ingin mendapatkan keuntungan tertentu, terlebih di atas tanah ini sudah ada sertifikat. Bagaimana di atas sertifikat kita harus membayar lagi kepada orang? Dan di atas tanah ini sejak zaman dahulu mulai dari RRI sampai hari ini tidak ada cerita ganti rugi,” pungkasnya.

Editor : Rinna Ratna Purnama