Distribusi Bansos Sembako dan PKH Tahap 3, Pos Indonesia Terapkan Strategi Penyaluran di Daerah 3T

LABUAN BAJO, iNewsDepok.id - PT Pos Indonesia (Persero) menjalankan layanan fund distribution dengan melakukan pembayaran bansos sembako dan PKH (Program Keluarga Harapan) dari Kementerian Sosial kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia, termasuk di daerah 3T (terluar, terdepan, terpencil).

Kondisi di daerah 3T berbeda dengan wilayah perkotaan. Tidak semua wilayah penyaluran bansos itu berada di tempat yang mudah diakses.

Baca Juga

Launching Layanan Umrah dan Halal Tour Melalui Pospay Syariah dan Layanan PT Pos se-Indonesia

"Ada banyak daerah yang butuh perjuangan untuk mengaksesnya, lokasinya yang tidak dekat dengan kota, transportasinya juga tidak mudah, serta koneksi jaringan yang tidak kuat atau blank spot," kata Ketua Satgas Bansos PT Pos Indonesia (Persero), Hendra Sari.

Guna mempercepat penyaluran, Pos Indonesia mendahulukan pendistribusian bansos di wilayah 3T. Sebelum memulai penyaluran, pihak Pos melakukan persiapan dan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait.

"Untuk wilayah 3T, kami melakukan treatment khusus, yaitu sebelum penyaluran, kami membuat jadwal kepada pemerintah daerah setempat, kapan akan melakukan penyaluran, kapan bisa berkumpul, lokasinya di mana, waktunya jam berapa. Sebab, mereka yang di wilayah 3T ini rata-rata punya kesibukan ke ladang, nelayan di laut, sehingga harus dicari waktu," kata Hendra.

Baca Juga

KPM di Daerah Bandung Mulai Terima Bansos PKH dan Sembako Triwulan ke-4 di Kantorpos

Kondisi lain yang memengaruhi penyaluran bansos adalah ketersediaan jaringan sinyal di daerah 3T. Apalagi petugas Pos menggunakan aplikasi (PGC Pos Giro Cash) pada setiap penyaluran. Beruntung aplikasi PGC memungkinkan petugas tetap bisa memasukkan data KPM meski kondisi sinyal sedang buruk.

"Selain itu, karena koneksi jaringan kadang offline, maka kita menyiapkan aplikasi offline sehingga aplikasi walau tidak ada sinyal, tetap bisa digunakan. Semua data di aplikasi yang telah diunggah akan otomatis terkoneksi saat sudah ada sinyal," tutur Hendra.

Mengenai aplikasi PGC, Hendra menjelaskan aplikasi ini diciptakan oleh tim Pos Indonesia untuk memberikan kemudahan dalam melakukan penyaluran. Dalam PGC ini selain penerima direkam wajahnya, dia juga direkam foto KTP, direkam foto rumahnya, serta lokasi terjadinya pembayaran juga terkirim geo tagging-nya.

Baca Juga

Optimalkan Potensi Bisnis, Pos Indonesia dan Bank Muamalat Teken Kerja Sama Strategis

"Sehingga dengan aplikasi PGC ini, bukan hanya PT Pos yang terbantu karena bisa memonitor penyaluran, tetapi juga pemberi kerja bisa mengakses kinerja dan posisi penyaluran secara real time. Memudahkan pemberi kerja untuk memantau kinerja daerah mana yang sudah bagus, mana yang perlu ditingkatkan. Itu beberapa manfaat dan keunggulan aplikasi PGC," katanya.

"Kemarin kami mendapat penghargaan dari iNews karena inovasi yang kami lakukan untuk aplikasi PGC menjadi sesuatu yang dihargai banyak pihak. Hal ini memacu kami agar bagaimana aplikasi PGC ini terus memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan terus kita kembangkan aplikasinya sesuai kebutuhan pemerintah atau pelanggan kita," lanjut Hendra.

Hendra optimistis penyaluran bansos sembako dan PKH tahap 3 akan sukses seperti tahap sebelumnya. Penyaluran tahap 2, Pos Indonesia menerima alokasi 3,7 juta untuk bansos sembako dan PKH.

Baca Juga

Jaga Amanah Pemerintah, Pos Indonesia Salurkan Bansos Sembako dan PKH Tahap II Capai 96,74%

"Alokasi paling banyak adalah yang mendapatkan bansos sembako 2,3 juta. Alokasi penerima PKH dan sembako murni sekitar 700 ribuan. Realisasi penyaluran tahap 2 di angka 97 persen. Di sisa waktu ini bisa mencapai 98 persen atau 99 persen," katanya.

Hendra menyimpulkan untuk menyukseskan penyaluran bansos di wilayah 3T dibutuhkan persiapan dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Selain itu, monitoring juga penting dilakukan untuk memantau capaian penyaluran.

"Penyaluran bansos di daerah 3T, koordinasi sangat penting. Tidak mudah mengumpulkan orang di satu tempat dan suatu waktu, karena mereka punya kesibukan dan alat komunikasi kita terbatas. Sehingga kita betul-betul koordinasi dengan pemerintah daerah, unsur keamanan juga menjadi kunci pelaksanaan pembayaran di daerah 3T," ujarnya.

Baca Juga

9.833 KPM di 26 Kecamatan Sumedang Telah Terima Bansos Sembako dan PKH

Untuk memperkuat fungsi monitoring, Hendra secara langsung memantau penyaluran bansos di Labuan Bajo, NTT.

"Salah satu fungsi monitoring ialah kita menyaksikan pembayaran langsung. Kita memastikan apakah penerima bantuan tepat orangnya, penerima menerima uang sesuai jumlahnya, apakah petugas melakukan fungsinya sesuai aturan sehingga KPM nyaman dan menikmati penyaluran yang dilakukan oleh Pos Indonesia. Penyaluran oleh Pos Indonesia di kantor kecamatan membantu KPM tidak perlu datang ke kota untuk mencairkan dana bansos. KPM bisa menghemat ongkos," ujarnya.

Penyaluran Bansos Dimulai Awal September

Untuk penyaluran bansos PKH dan sembako di daerah 3T, salah satunya telah dimulai di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 1 September.

Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Korban Bencana pada Dinsos P3A Kabupaten Manggarai Barat, Regina Yustina K Jalu, SE, menjelaskan, di NTT khususnya Manggarai Barat, mendapat alokasi 30 ribu KPM.

“Untuk masyarakat tidak mampu yang menerima bantuan di Manggarai Barat sangat banyak. Untuk penyaluran bansos PKH dan sembako 30 ribuan KK. Penyalurannya melalui dua lembaga bayar BRI dan PT Pos Indonesia. Yang sedang berjalan saat ini PT Pos Indonesia, kalau BRI di sistem kami terbaca sedang proses,” kata Regina.

Metode penyaluran bansos tahap 1 dan 2 dilakukan PT Pos Indonesia melalui komunitas mendatangi KPM dan kunjungan ke rumah KPM.

“Kunjungan ke rumah KPM biasanya untuk KPM yang betul-betul mengalami kendala tetap misalnya disabilitas, lansia yang tidak bisa berjalan. KPM yang tidak ditemukan di lapangan oleh pihak PT Pos maupun Dinsos maka bantuan dikembalikan ke pusat. KPM yang sudah meninggal dan tidak ada ahli waris dalam satu KK juga dikembalikan. Begitu juga bagi KPM yang sudah memiliki pekerjaan dan kesejahteraannya sudah sangat bagus,” ujarnya.

Regina berharap pemerintah daerah dan Kementerian Sosial secara berkala melakukan penbaruan data KPM. Sebab masih banyak masyarakat miskin yang memerlukan bansos.

“Saya sudah berulang kali ke Dinas Sosial, sudah menyampaikan sepengetahuan camat, baik melalui surat tertulis maupun lisan untuk kepala desa rajin meng-update data untuk dipastikan di desa masyarakatnya ada, pindah alamat, status sejahtera semakin baik atau tidak. Jadi diharapkan pemerintah desa sepengetahuan camat untuk rajin memverifikasi dan memvalidasi data sehingga penerima bantuan itu benar-benar layak. Penerima yang tidak layak agar dikeluarkan. Kalau pun ada usulan baru yang belum ada dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos, sebaiknya desa melakukan pendataan lagi dilengkapi foto kondisi rumah, dokumen KK, dan KTP,” ucapnya.

Regina secara khusus memberikan apresiasi atas kinerja Pos Indonesia dalam menyalurkan bansos karena Pos Indonesia mampu mendistribusikan secara efisien, tepat waktu, dan tepat sasaran.

“Sejauh ini PT Pos sudah baik. Bahkan kami menilai PT Pos lebih baik dari lembaga bayar lainnya. Di Manggarai Barat tidak ada keluhan. Kalaupun ada keluhan PT Pos cepat ditangani,” tuturnya.

Partini, salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Foto: Ist

Apresiasi juga diberikan oleh KPM Partini. Terlebih bansos yang disalurkan oleh Pos Indonesia tidak ada potongan sama sekali.

“Saya terima bansos Rp600 ribu untuk belanja anak-anak, kebutuhan rumah tangga, membeli beras. Saya senang dan semangat bisa terima bantuan,” ucap Partini.

Saat pencairan dana bansos pun disebut Partini, mudah dan cepat. “Tidak ada kesulitan maupun potongan bantuan. Saya hanya perlu bawa KTP dan KK untuk ambil bansos. Harapan saya, kalau bisa ditambah lagi uang bantuannya. Semoga bantuan ini bisa terus berlanjut,” katanya.

Editor : M Mahfud