SETARA Institute Menilai Jokowi Beri Respons Minimalis atas Kisruh KPK-TNI

JAKARTA, iNewsDepok.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merespons peristiwa hukum yang melibatkan Kabasarnas dan permintaan maaf Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tiga respons. Yakni akan mengevaluasi sistem pengadaan barang dan jasa, akan mengevaluasi penempatan militer pada jabatan sipil dan menganggap kisruh KPK hanya persoalan koordinasi.

Menanggapi respons teknis Jokowi atas peristiwa tersebut, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menggambarkan pemahaman minimalis dan lemahnya pemihakan Jokowi pada agenda pemberantasan korupsi dan pelembagaan prinsip kesamaan di muka hukum.

Baca Juga

Tol Cijago Akhirnya Diresmikan Presiden Jokowi, BPN Kota Depok Jelaskan Progres Pembebasan Lahan

“Jokowi tidak menangkap fakta potensi impunitas yang selama ini melekat pada oknun TNI yang melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana umum lainnya,” ucap Hendardi dalam keterangan tertulisnya, pada Selasa (1/8/2023).

Menurut Hendardi, pembiaran praktik dan perlakuan ketidaksamaan di muka hukum telah mengafirmasi asumsi banyak pihak bahwa praktik pengadaan barang dan jasa termasuk pengadaan alutsista di institusi TNI, Kementerian Pertahanan dan institusi sektor keamanan lainnya, sulit memenuhi kewajiban standar transparansi dan akuntabilitas.

Lebih lanjut Hendardi menilai Jokowi tidak cukup mengevaluasi sistem procurement dan penempatan TNI pada jabatan sipil, tetapi juga langkah nyata pembaruan sistem peradilan militer yang masih memberikan privilege hukum bagi anggota TNI.

Baca Juga

Hari ini Presiden Jokowi Bagikan 2.000 Sertipikat PTSL dan Redistribusi Tanah di Jawa Tengah

“Jokowi harus menjawab rasa keadilan yang terusik dan pelanggaran prinsip kesamaan di muka hukum dengan segera termasuk dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) yang mengubah UU Peradilan Militer,” pungkasnya.

Editor : Kartika Indah Kusumawardhani