Waduh! 134 Pegawai Pajak Punya Saham di Perusahaan Tertutup, KPK Telah Kantongi Datanya

JAKARTA, iNewsDepok.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan ada 134 pegawai pajak yang memiliki saham di perusahaan tertutup. Selain itu, banyak juga pegawai pajak yang memiliki saham di sejumlah perusahaan terbuka.

Mengenai hal itu, KPK telah mengantungi data nama-nama para pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memiliki sejumlah saham di sejumlah perusahaan. Terutama yang memiliki saham di perusahaan konsultan pajak.

Baca Juga

Hakordia 2024, Puan: Jangan Ada Politisasi Kasus Korupsi!

KPK memperoleh data tersebut dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI.

"Kan sudah cek ke AHU, Ditjen AHU, pemilik lengkap, alamat ada. Makanya saya tahu ada satu lagi yang punya (perusahaan) orang pajak," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, dikutip Senin (3/4/2023). 

Tim Kedeputian Pencegahan KPK, ungkap Pahala, menemukan kembali tiga pegawai pajak yang memiliki saham di perusahaan konsultan pajak. KPK sudah mengantongi data-data lengkap ketiga pegawai pajak tersebut.

Baca Juga

Kembali Dipanggil Penyidik Polri Hari Ini, Mungkinkah Firli Bahuri Ditahan?

"Jadi ini ada PT-nya, saya cek ke Ditjen AHU pemilik sahamnya siapa, ternyata ada satu lagi pemegang sahamnya. Nama ini kalau di KPK ada databasenya, nama bisa dicek, kerjaannya apa, ternyata PNS, kita balikin ke database LHKPN tenyata muncul," ungkap Pahala.

"Jadi kira-kira gitulah model kita meriksa. Ya kalau dia bilang enggak ada, ya mudah-mudahan engga ada. Tapi selama ini di kertas gitu," katanya.

Tim Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kedeputian Pencegahan KPK berencana mengklarifikasi ketiga pegawai pajak yang disinyalir memiliki perusahaan konsultan pajak tersebut pada pekan depan. Ketiganya akan diklarifikasi soal harta kekayaannya.

Baca Juga

KPK Diminta Segera Tetapkan Tersangka Denda Impor Beras Rp294,5 Miliar

"Jadi dua orang dari 134 pegawai pajak yang punya pajak di perusahaan tertentu akan kita undang untuk klarifikasi. Dari dua orang itu, ternyata satu perusahaan dimiliki bersama pegawai pajak lain, jadi yang kita undang klarifikasi tiga orang. Karena yang satu, dua orang, satu lagi satu orang," pungkas Pahala.

Editor : Kartika Indah Kusumawardhani