Kepala Desa Cantik di Bekasi Ditahan Kejari, Ini Penyebabnya

BEKASI, iNewsDepok.id - Kepala desa cantik berinisial PH ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

PH adalah Kepala Desa Kepala Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan menjadi tersangka terkait pungutan liar (pungli) program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Baca Juga

Tak Mau Warganya Terjerat Rentenir, Kades Sultan ini Gulirkan Pinjaman Pakai Dana Pribadi

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Bekasi Siwi Utomo menjelaskan, Kejari Kabupaten Bekasi melakukan penahanan terhadap Kades aktif berinisial PH yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pungli program PTSL.

“Selasa tanggal 2 Agustus 2022, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menetapkan PH sebagai tersangka pungli program PTSL tahun 2021,” kata Kastel Kejari Kabupaten Bekasi Siwi Utomo.

Kendati kemudian, kronologi penahanan tersangka Kades berparas cantik tersebut berdasarkan penyidikan yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang keberatan atas permintaan uang dari program PTSL.

Baca Juga

Unik! Kepala Desa ini Didemo Warganya Agar Bersedia Dicalonkan Kembali

Siwi menjelaskan, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada tahun 2021, merupakan salah satu desa yang mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi.

Selanjutnya, proses untuk para warga bisa mendaftarkan tanahnya untuk mengikuti Program PTSL dilakukan dengan mengajukan berkas permohonan ke masing masing Ketua RT.

“Selanjutnya dokumen tersebut diteruskan ke Ketua RW, Kepala Dusun, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Sekdes dan terakhir diserahkan kepada Kepala Desa Lambang Sari untuk selanjutnya diserahkan ke pihak BPN,” ujarnya.

Baca Juga

Jokowi Diminta Tindak Tegas dan Hukum APDESI Palsu!

Lanjut Siwi, untuk penyelenggaraan PTSL ini, Kepala Desa Lambang Sari mengadakan rapat bersama dengan Sekdes, Kasi Pemerintahan, Kadus, Ketua RW, dan Ketua RT.

“Di mana, dalam keputusan rapat Kepala Desa Lambang Sari memerintahkan kepada Sekdes, Kasi Pemerintahan, Kadus, Ketua RW, dan Ketua RT untuk meminta uang kepada para warga yang mau mengikuti program PTSL agar membayar sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu),” katanya.

Menurutnya, untuk tiap sertifikat dan uang tersebut dikumpulkan kepada Kepala Desa Lambang Sari. Uang tersebut untuk biaya patok, materai, fotokopi dan lain sebagainya dibebankan kepada pemohon.

Baca Juga

Nah Lho! APDESI Yang Punya Legalitas Minta Namanya Tidak Dicatut untuk Dukung Jokowi 3 Periode

“Bahwa total permohonan yang masuk untuk mengikuti program PTSL di Desa Lambang Sari adalah sebanyak 1180 sertifikat untuk tiga dusun. Selanjutnya dari total uang hasil pungutan PTSL sebesar Rp466.000.000 (empat ratus enam puluh enam juta puluh juta ),” tandasnya.

“Ada dugaan masih melakukan permintaan uang dengan jumlah yang lebih besar terkait penyalahgunaan program PTSL dari pemohon badan hukum atau perusahaan dan untuk kepentingan penyidikan tersangka PH telah dilakukan penahanan untuk waktu 20 hari ke depan, sampai tanggal 21 Agustus 2022,” pungkasnya.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta