Hari Koperasi Sunyi Sepi, Lieus: Indikasi Ekonomi Kapitalistik dan Liberal Cengkram Indonesia

JAKARTA, iNewsDepok.id - Tokoh Tionghoa Lieus Sungkharisma mengkritik sepinya gaung Hari Koperasi ke-75 pada Senin (12/7/2022). 

Pada hari itu bahkan tak ada pidato kenegaraan dari pejabat negara. 

"Hal ini semakin menegaskan bahwa gerakan koperasi semakin jauh dari perhatian pemerintah. Padahal, koperasi-lah yang dulu menjadi sokoguru perekonomian Indonesia," kata Lieus melalui siaran tertulisnya, Rabu (13/7/2022).

Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) ini mengaku sangat prihatin, karena koperasi yang menjadi salah satu penyokong utama berdirinya Republik Indonesia, dilupakan begitu saja.

Hal ini, kata dia, juga menjadi indikasi kalau ekonomi kapitalistik dan liberal semakin kuat menanamkan kukunya di Indonesia, dan Lieus mengaku semakin prihatin karena ketika Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) berziarah ke makam Bapak Koperasi Muhammad Hatta (Bung Hatta) dan istrinya, Rahmi Hatta, di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam rangka Hari Koperasi ke-75, tidak ada satu pun pejabat negara yang hadir.

Data yang dihimpun menyebutkan, ziarah itu juga diisi upacara peringatan Hari Koperasi ke-75 yang dipimpin mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini menjabat sebagai anggota DPD RI, Jimly Asshiddiqie.

Wakil Ketua Umum DPN Dekopin, Ferry Juliantono, mengatakan, ziarah ke makam Bung Hatta dan ibu Rahmi Hatta tersebut dilakukan guna menghormati jasa-jasa Bung Hatta baik sebagai proklamator, sebagai mantan wakil presiden dan juga sebagai bapak Koperasi Indonesia.

"Momentum peringatan hari koperasi tahun ini harus dimanfaatkan untuk mengembangkan tekad melawan praktik oligarki ekonomi demi menegakkan kedaulatan rakyat," katanya.

Usai ziarah, Jimly, Ferry dan sejumlah tokoh lainnya, seperti anggota DPD RI Silviana Murni, aktivis Syahganda Nainggolan, Andrianto, Gus Aam (cucu pendiri NU), KH. Wahab Hasbullah, dan Lieus menandatangani ikrar perlawanan terhadap oligarki.

Lieus mengatakan, tak hanya lperekonomian Indonesia yang dikuasai oligarki, tapi juga kehidupan politik nasional, sehingga rakyat kecil terus terpinggirkan, baik secara ekonomi maupun secara politik.

"Padahal, praktik oligarki, baik di bidang ekonomi maupun politik, tidak sesuai dengan konstitusi. Karena itu kita harus bersama-sama dengan Dekopin merebut kembali kedaulatan rakyat di bidang ekonomi dan politik ini. Salah satu caranya adalah melalui koperasi,” ujarnya.

Editor : Rohman