Kapal Tradisional di Perairan Kepulauan Seribu Berpotensi Mati Suri, Pemprov DKI Diminta Intervensi

JAKARTA, iNewsDepok.id - Koordinator Pengawas Koperasi Angkutan Laut Kepulauan Seribu (KALBU), Tobaristani, menyoroti sikap Pemprov DKI Jakarta yang hingga kini masih saja belum memberikan perhatian kepada kapal-kapal tradisional yang telah puluhan tahun melayani jasa penyeberangan laut dari Pelabuhan Kali Adem, Jakarta Utara, ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu, dan sebaliknya.

Akibatnya, kapal-kapal tradisional itu lambat laun dikhawatirkan akan mati suri.

"Sejak dulu hingga sekarang, penumpang kapal tradisional hanya melimpah ketika akhir pekan dan hari libur, sementara hari-hari biasa jumlah penumpang bisa dibilang minim. Akibatnya, biaya operasional seringkali jauh lebih besar dari pemasukan," kata Toba melalui telepon, Kamis (16/6/2022).

Kordinator Pengawas KALBU, Tobaristani. Foto: WhatsApp

Ia mengakui kalau Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta juga punya kapal yang melayani penyeberangan dari Pelabuhan Kali Adem ke Kepulauan Seribu, tetapi hanya tiga unit, sehingga ketika di akhir pekan atau hari libur penumpang yang akan ke Kepulauan Seribu membludak, banyak di antara mereka yang tidak terangkut dan memilih naik kapal tradisional.

Dengan adanya situasi seperti ini, jelas Toba, seharusnya Pemprov DKI Jakarta melalui Dishub memberikan perhatian kepada kapal-kapal tradisional agar kapal-kapal itu tetap eksis dan dapat bersinergi dengan baik dengan Dishub dalam melayani masyarakat yang ingin menyeberang ke kepulauan Seribu. Apalagi karena sebagian besar penumpang yang membludak itu sebagian besar di antaranya adalah wisatawan yang akan berwisata ke Kepulauan Seribu. 

Koordinator Pengawas KALBU yang juga anggota FKDM DKI Jakarta itu mengakui kalau saat ini para pengusaha kapal tradisional sedang sangat membutuhkan bantuan permodalan untuk dapat melanjutkan eksistensinya, karena selain pemasukan yang kerap tak seimbang dengan biaya operasional, juga karena kondisi kapal tradisional yang rata-rata sudah tua, membuat tak sedikit wisatawan, terutama wisatawan dari luar Jakarta, yang enggan menggunakan kapal itu akibat terlalu khawatir pada masalah keselamatan. 

"Karena itu, dibutuhkan intervensi dari Pemprov DKI Jakarta melalui Dishub. Apalagi karena saat ini dunia transportasi di negara kita semakin dinamis, dan kapal-kapal tradisional itu yang telah beroperasi selama puluhan tahun dalam melayani penyeberangan ke Kepulauan Seribu, sesungguhnya dapat menjadi ikon bagi Jakarta, sehingga layak untuk dipertahankan," katanya.

Menurut Toba, ada dua skema intervensi yang dapat dilakukan Pemprov DKI untuk kapal-kapal tradisional itu, yakni melalui bantuan permodalan, atau subsidi.

"Kita paham bahwa subsidi hanya dapat diberikan untuk moda transportasi milik Pemprov sebagaimana busway, tetapi ini bisa dibicarakan. Kalau memang untuk mendapatkan subsidi harus ada kerjasama dengan DKI, ya dikerjasamakan saja. Yang penting ada intervensi yang dapat menjamin keberlangsungan kapal tradisional," katanya.

Toba membayangkan jika intervensi terjadi dan kapal-kapal tradisional dapat direhab atau dikembangkan menjadi kapal-kapal yang lebih layak operasi, seperti kapal wisata misalnya, pasti luar biasa. Masyarakat dari provinsi lain pun akan melihat Jakarta sebagai provinsi yang memiliki begitu banyak kelebihan karena provinsi yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan ini selain memiliki kapal-kapal penyeberangan modern seperti kapal-kapal milik Dishub, juga memiliki kapal-kapal tradisional yang ikonik dan nyaman bagi penumpang. 

"Kalau Jakarta memiliki kapal-kapal tradisional yang layak dan ikonik, saya yakin jumlah wisatawan ke Kepulauan Seribu akan meningkat," tegasnya.

Data yang dihimpun menyebutkan, di perairan Kepulauan Seribu pernah beroperasi lebih dari 40 kapal tradisional, tetapi menurut Toba, saat ini yang beroperasi kurang dari 20 unit.

"Yang 20 itu pun kondisinya perlu segera dibantu. Jangan sampai kapal-kapal tradisional itu mati suri atau kelak hanya tinggal cerita," katanya.

Editor : Rohman