Ia menilai, kepercayaan publik _(public trust)_ menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pemerintah. Karena itu, peningkatan jumlah penerima manfaat harus diimbangi dengan kualitas pelayanan dan pengawasan yang memadai.
Dalam pelaksanaannya, BGN mulai memfokuskan penilaian terhadap dapur SPPG di Pulau Jawa yang telah melayani sedikitnya 2.500 penerima manfaat. Penilaian mencakup kesiapan sarana dan prasarana, terutama fasilitas keamanan pangan. Kapasitas pelayanan setiap dapur juga disesuaikan dengan kemampuan fasilitas yang tersedia.
Pernyataan senada disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, yang menyampaikan bahwa pembenahan tersebut sejalan dengan upaya BGN memperbaiki rantai pasok dan pengadaan bahan pangan. Sudaryono menegaskan, manfaat ekonomi MBG harus dirasakan langsung oleh petani, peternak, koperasi, pedagang pasar, dan UMKM.
"Program MBG tidak boleh hanya menjadi pasar besar bagi para perantara. Kita ingin manfaat ekonomi dari program ini benar-benar dirasakan petani, peternak, koperasi, pedagang pasar, dan UMKM. Karena itu, rantai pasok harus dibenahi dan pengawasan pengadaan bahan pangan harus diperketat agar kualitas makanan yang diterima masyarakat tetap terjaga," ujar Sudaryono.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
