Menurut Sudding, opsi pengunduran diri secara sukarela adalah jalan terbaik untuk menghindari krisis kepercayaan publik yang lebih mendalam terhadap lembaga kepresidenan.
“Ketika yang bersangkutan sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden atas Putusan Mahkamah, sebaiknya yang bersangkutan mundur. Kan sudah tidak memiliki legitimasi, baik secara yuridis karena persyaratan formal tidak terpenuhi sebagai wakil presiden. Saya kira juga secara moral, masyarakat ini persoalan trust, karena ini jabatan publik," tegas Sudding.
Ia menambahi bahwa DPR tidak akan berdiam diri apabila jalur kepatutan moral tidak diindahkan. Jika pintu pengunduran diri mandiri tertutup, maka DPR akan mengambil alih tanggung jawab konstitusionalnya melalui mekanisme pengawasan tertinggi.
Sudding menguraikan kembali bahwa mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagaimana termaktub dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 akan menjadi instrumen politik hukum utama DPR untuk memulihkan marwah hukum dan konstitusi negara.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
