JAKARTA, iNews Depok.id — Gelombang desakan politik agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meletakkan jabatannya mengalir kian deras dari parlemen.
Tekanan publik dan konstelasi politik Senayan kini menebal menyusul keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA sang Wapres.
Sikap resmi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertegas arah angin politik tersebut. Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf, menilai langkah paling terhormat bagi Gibran saat ini adalah mengundurkan diri secara sukarela demi menjaga moralitas kepemimpinan nasional dan kepastian hukum.
“Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika Saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan HMP (hak menyatakan pendapat) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Almuzzammil dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Logika pengunduran diri ini disebut bukan sekadar manuver politik partisan, melainkan konsekuensi logis dari gugurnya keabsahan syarat administrasi pendaftaran Gibran di masa lampau.
Ketika pengadilan tinggi negara telah membatalkan dokumen dasar pendaftaran, maka legitimasi yuridis yang melekat pada jabatan Wakil Presiden secara otomatis gugur.
Untuk mengeksekusi implikasi hukum tersebut, PKS siap menggalang kekuatan di DPR RI guna menginisiasi Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Langkah pemakzulan ini dipandang sebagai jalan keluar jika kelembagaan negara diabaikan.
“PKS tentu tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi di DPR RI. Yang terpenting, setiap langkah harus memiliki dasar hukum yang jelas, mengedepankan kepentingan bangsa, dan menjaga marwah lembaga-lembaga negara,” lanjut Almuzzammil.
Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menguraikan bahwa norma hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah menyediakan rute yang jelas bagi parlemen untuk merespons pejabat negara yang tak lagi memenuhi syarat (TMS).
"Opsi HMP bisa menjadi pilihan yang relevan dan sesuai konstitusi. Ini paling tepat," ujar Kholid.
Kholid menjelaskan, apabila HMP jadi pilihan, prosesnya akan bergulir ketat melewati tiga tahapan utama konstitusi. Pasal 7A UUD 1945 mengatur klausul pemberhentian presiden atau wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat, sementara Pasal 7B menetapkan mekanisme proseduralnya dari Senayan hingga ke meja persidangan.
"Jadi diawali oleh DPR, lalu, tahapan pemeriksaan di MK dan pengambilan keputusan di MPR. Semua ini harus ditempuh sesuai persyaratan UUD 1945," jelas Kholid.
Pandangan senada melintas batas fraksi. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Syarifuddin Sudding, juga menyuarakan agar Gibran bertindak gentleman dengan meletakkan jabatannya usai putusan kasasi MA keluar.
Sudding menilai, pembatalan dokumen penyetaraan ijazah oleh MA secara langsung meruntuhkan pilar legalitas pencalonan Gibran di awal masa pemilihan.
“Saya kira dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti Wakil Presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Agung. Kalau yang bersangkutan (Gibran) tidak mundur dengan putusan Mahkamah Agung itu, harus ada dieksekusi lewat jalur politik," kata Sudding, Minggu (8/11/2026).
Menurut Sudding, opsi pengunduran diri secara sukarela adalah jalan terbaik untuk menghindari krisis kepercayaan publik yang lebih mendalam terhadap lembaga kepresidenan.
“Ketika yang bersangkutan sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden atas Putusan Mahkamah, sebaiknya yang bersangkutan mundur. Kan sudah tidak memiliki legitimasi, baik secara yuridis karena persyaratan formal tidak terpenuhi sebagai wakil presiden. Saya kira juga secara moral, masyarakat ini persoalan trust, karena ini jabatan publik," tegas Sudding.
Ia menambahi bahwa DPR tidak akan berdiam diri apabila jalur kepatutan moral tidak diindahkan. Jika pintu pengunduran diri mandiri tertutup, maka DPR akan mengambil alih tanggung jawab konstitusionalnya melalui mekanisme pengawasan tertinggi.
Sudding menguraikan kembali bahwa mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagaimana termaktub dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 akan menjadi instrumen politik hukum utama DPR untuk memulihkan marwah hukum dan konstitusi negara.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
