Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menguraikan bahwa norma hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah menyediakan rute yang jelas bagi parlemen untuk merespons pejabat negara yang tak lagi memenuhi syarat (TMS).
"Opsi HMP bisa menjadi pilihan yang relevan dan sesuai konstitusi. Ini paling tepat," ujar Kholid.
Kholid menjelaskan, apabila HMP jadi pilihan, prosesnya akan bergulir ketat melewati tiga tahapan utama konstitusi. Pasal 7A UUD 1945 mengatur klausul pemberhentian presiden atau wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat, sementara Pasal 7B menetapkan mekanisme proseduralnya dari Senayan hingga ke meja persidangan.
"Jadi diawali oleh DPR, lalu, tahapan pemeriksaan di MK dan pengambilan keputusan di MPR. Semua ini harus ditempuh sesuai persyaratan UUD 1945," jelas Kholid.
Pandangan senada melintas batas fraksi. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Syarifuddin Sudding, juga menyuarakan agar Gibran bertindak gentleman dengan meletakkan jabatannya usai putusan kasasi MA keluar.
Sudding menilai, pembatalan dokumen penyetaraan ijazah oleh MA secara langsung meruntuhkan pilar legalitas pencalonan Gibran di awal masa pemilihan.
“Saya kira dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti Wakil Presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Agung. Kalau yang bersangkutan (Gibran) tidak mundur dengan putusan Mahkamah Agung itu, harus ada dieksekusi lewat jalur politik," kata Sudding, Minggu (8/11/2026).
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
