“Ini bencana, bukan panggung drama. Publik butuh kejelasan, bukan narasi playing victim. Kalau kontennya dipersoalkan, hadapi dengan data, bukan dengan air mata,” tegasnya.
FSPI juga membantah anggapan bahwa permintaan klarifikasi adalah bentuk pemojokan atau intimidasi. Zuhelmi menyebut verifikasi adalah kewajiban yang sah demi menjaga akurasi informasi di ruang publik.
Ia mengingatkan, di tengah krisis, pembuat konten dituntut untuk lebih bertanggung jawab, bukan reaktif dan emosional. Konten spekulatif, tendensius, dan tidak berbasis data dinilai sangat berbahaya karena dapat memicu kepanikan dan bias persepsi.
“Jangan hanya mengejar viral lalu alergi terhadap kritik. Itu ciri influencer yang tidak siap dewasa,” lanjutnya.
FSPI menegaskan bahwa kebebasan berekspresi harus dibarengi dengan tanggung jawab moral. Zuhelmi pun meminta agar fokus utama publik dikembalikan kepada keselamatan dan pemulihan korban bencana.
“Berhentilah merasa paling tersakiti. Yang benar-benar terluka hari ini adalah para korban bencana,” pungkas Zuhelmi.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
