"Proyek itu lumayan banyak, di antaranya untuk pengadaan perlengkapan nomor-nomor cabang olahraga yang tidak dipertandingkan di PON XX/2020 lalu di Papua, tapi dipertandingkan di PON XXI nanti, seperti sepeda motor dan kuda," jelas Didi.
Ia menyayangkan adanya kepentingan-kepentingan ini, karena menurut dia, seharusnya KONI DKI periode 2022-2026 fokus saja pada pembinaan, sementara untuk proyek diserahkan ke instansi lain yang terkait seperti Disorda DKI.
Soal cara-cara tidak fair yang digunakan kelompok tersebut, Didi menjelaskan, menyasar figur-figur yang menjadi pengurus di periode 2017-2021, tapi tidak diinginkan kelompok itu untuk tetap ada di periode 2022-2026. Di antaranya adalah dirinya.
"Saya dapat dua fitnah sekaligus," katanya.
Mantan pengurus KONI DKI berstatus pengusaha ini membeberkan, fitnahan pertama adalah bahwa dia dituduh menjadi dalang aksi unjuk rasa sekelompok massa yang menamakan diri Masyarakat Peduli Olah Raga (Maspora) pada 7 Maret 2022 di kantor KONI DKI, Jalan Tanah Abang I, Jakarta Pusat. Dalam aksi ini, massa menuntut Hidayat Humaid yang kala itu menjabat sebagai Waketum II KONI DKI periode 2017-2021, mundur dari jabatannya karena KONI DKI gagal memenuhi target menjadi juara umum di PON XX/2020, sehingga dicap sebagai produk gagal dan tak pantas mencalonkan diri sebagai Ketum KONI DKI Jakarta periode 2022-2026 yang pemilihannya dilakukan dalam gelaran Musorprov KONI DKI tanggal 12 Maret 2022.
Didi mengatakan, ia tak tahu menahu soal demo itu.
"Lagipula saya kan termasuk pendukung Pak Hidayat," katanya.
Fitnah kedua, jelas Didi, dia dituduh menjadi otak yang mendorong sebuah LSM untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran KONI untuk membangun taman di lingkungan gedung otoritas olahraga di Jakarta itu, ke Kejaksaan Tinggi DKI.
"Padahal, saya tidak tahu menahu soal taman itu, dan bahkan baru tahu kalau ada pembangunan taman itu setelah saya mendengar ada tuduhan itu ke saya," katanya.
Yang lebih memprihatinkan, Didi juga mengungkap kalau saat ini beredar isu bahwa setiap orang yang dimasukkan dalam kepengurusan, dimintai sejumlah uang agar namanya tidak dicoret Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, saat daftar kepengurusan itu diserahkan kepadanya untuk disetujui.
"Ada teman yang meminta saya mengklarifikasi isu itu langsung ke Ketua DPRD, tapi saya pastikan itu tidak benar karena saya sudah lama kenal Pak Pras, dan kenal baik dengannya. Ketika memeriksan daftar nama pengurus untuk periode 2017-2021, yang menjadi pertimbangannya adalah track record, bukan yang lain," tegasnya.
Didi pun meminta Hidayat mengatasi semua persoalan ini, karena jika dosen di UNJ itu dapat dikendalikan kelompok tersebut, ia memastikan visi Hidayat untuk membawa atlet Jakarta ke pentas dunia akan berantakan.
"Sebagai ketua umum, Hidayat harus dapat menentukan nama-nama yang masuk dalam kepengurusannya adalah figur yang bebas dari kepentingan bisnis dan fokus pada pembinaan olahraga. Dia harus tegas. Jika dia lemah dan dapat dikendalikan, wassalam prestasi olahraga di DKI," pungkasnya.
Seperti diketahui, KONI DKI Jakarta menggelar Musorprov pada 12 Maret 2022 lalu di Hotel Atlet, Senayan, Jakarta Selatan. Dalam Musorprov itu Hidayat Humaid terpilih menjadi ketua umum untuk periode 2022-2026 karen didukung 58 Cabor dan badan fungsional, sementara rivalnya, Julizar Idris, hanya didukung 11 Cabor dan badan fungsional.
Hidayat terpilih secara musyawarah mufakat.
Hingga berita ini ditulis, Hidayat belum dapat dimintai tanggapan, karena konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp-nya masih centang satu, pertanda kalau WhatsApp itu tidak aktif.
Saat ditelepon melalui WhatsApp-nya, Hidayat juga tidak mengangkat, kemungkinan karena WhatsApp itu tidak aktif.
Editor : Rohman
Artikel Terkait
