
DEPOK, iNews Depok. id - Anggota DPRD Depok, dari Fraksi PKB, Babai Suhaimi, mengkritik langkah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait surat edaran yang memerintahkan percepatan penyerahan ijazah jenjang SMA/SMK/SLB tahun pelajaran 2023/2024 atau sebelumnya yang masih tertahan di sekolah.
Menurut Babai, kebijakan ini harus dipertimbangkan secara matang, terutama untuk sekolah-sekolah swasta yang mengelola pendidikan dengan pembiayaan mandiri.
"Untuk SMA/SMK negeri, kebijakan ini mungkin bisa dilaksanakan dengan mudah karena dikelola oleh pemerintah. Namun, bagi sekolah swasta, yang banyak bergantung pada biaya yang dibayar oleh orang tua siswa, tentu tidak sesederhana itu," ujar Babai, Minggu (29/1/2025).
Babai menyoroti bahwa masalah ijazah tertahan biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan orang tua dalam membayar biaya pendidikan, termasuk SPP dan kegiatan ekstrakurikuler.
Meskipun pemerintah memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana tersebut tidak cukup untuk menutupi seluruh biaya operasional pendidikan di sekolah swasta.
"BOS tidak dapat menutupi semua biaya pendidikan. Pemerintah harus memahami bahwa sekolah swasta seringkali kekurangan dana untuk membiayai operasional," jelasnya.
Ia juga menyarankan agar Dinas Pendidikan Jawa Barat mengajak sekolah-sekolah swasta serta Badan Musyawarah Pendidikan Sekolah Swasta (BMPS) untuk duduk bersama dan mencari solusi terkait masalah ini.
"Sebelum mengeluarkan kebijakan, dinas pendidikan harus berkoordinasi dengan penyelenggara pendidikan swasta agar kebijakan ini tidak menambah beban atau menimbulkan keresahan," tegas Babai.
Babai juga meminta agar pemerintah provinsi mempertimbangkan kemungkinan solusi pembiayaan dari APBD untuk membantu menyelesaikan masalah ijazah tertahan, terutama untuk keluarga yang kurang mampu.
Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan semacam itu harus dipikirkan secara matang agar tidak menimbulkan ketergantungan atau dampak negatif di masa depan.
"Jika kebijakan ini diambil dari APBD, perlu dipastikan agar masyarakat tidak merasa mereka tidak perlu lagi membayar biaya pendidikan, karena ijazah akan tetap dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan harus berpihak pada keberlanjutan kualitas pendidikan," ujar Babai.
Babai berharap Dinas Pendidikan Jawa Barat dapat membuat keputusan yang bijak dan berkelanjutan, yang akan menyelesaikan persoalan tanpa menambah masalah bagi penyelenggara pendidikan dan siswa.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait