DEPOK, iNews Depok. id - Penerapan sistem parkir berbayar di kawasan perkantoran pemerintah di Grand Depok City (GDC) menuai protes dari warga sekitar. Salah satu hal yang paling dikeluhkan adalah adanya portal parkir yang dinilai menyulitkan aktivitas warga sehari-hari.
“Ini kan jalanan kampung, yang sehari-hari dilewati warga. Jadi ribet lah dipasang gate (pintu parkir) berbayar,” ujar Bray, salah seorang warga sekitar, Kamis (5/9/2024).
Ia menambahkan bahwa keberadaan parkir berbayar menggunakan portal membuat warga harus mengambil tiket terlebih dahulu untuk bisa melintas, bahkan pejalan kaki pun harus berupaya untuk bisa melewati portal tersebut.
“Jangankan motor atau mobil, orang aja yang mau lewat ribet, mesti nunduk dulu atau nyempil dari sela portal,” keluhnya.
Menurut Bray, jalan tersebut merupakan jalan umum yang seharusnya tidak perlu dilakukan parkir berbayar yang dilengkapi dengan portal. Ia berharap jalan yang menjadi akses keseharian bagi warga ini, dapat kembali seperti semula.
Senada dengan Bray, Faqih, warga lainnya juga menolak adanya parkir berbayar yang menggunakan portal. “Kalau saya lebih baik enggak (enggak berbayar dan ada portalnya). Biar cepet, gak ribet. Kalau ada portal kan pakai berhenti-berhenti,” ujarnya.
Diketahui, sebelumnya warga sekitar sempat menolak penerapan sistem parkir berbayar dengan portal ini dan melakukan demonstrasi. Namun, upaya penolakan tersebut tidak membuahkan hasil setelah adanya intervensi dari pihak pemerintah kota Depok.
Sebelumnya, anggota DPRD Depok dari Fraksi PKB, Babai Suhaimi, melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan parkir berbayar yang diterapkan di kawasan perkantoran pemerintah di Grand Depok City (GDC), termasuk di sekitar Gedung DPRD.
Politisi ini menilai kebijakan tersebut justru memberatkan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang mudah dan cepat.
“Ini gedung rakyat, masa rakyat ke gedungnya sendiri harus bayar? Ini tidak tepat!” kata Babai saat ditemui di Gedung DPRD Depok, terkait
kebijakan parkir berbayar yang mulai diterapkan, Rabu (4/9/2024).
Ia menambahkan, berdasarkan pengalamannya mengunjungi berbagai kantor DPRD dan pemerintahan di Jawa Barat, kebijakan parkir gratis lebih umum diterapkan.
Keberatan Babai bukan tanpa alasan. Ia khawatir kebijakan ini akan menyulitkan masyarakat, terutama pekerja honorer dengan penghasilan terbatas, yang setiap bulan harus merogoh kocek lebih dalam untuk biaya parkir.
“Kalau motor 3000, sebulan bisa habis Rp90.000. Ini sangat memberatkan,” ujarnya.
Babai pun mempertanyakan pihak yang menginisiasi kebijakan ini dan meminta Pemerintah Kota Depok untuk segera meninjau ulang serta membatalkannya. Ia menekankan pentingnya memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang ingin mengurus berbagai keperluan di kantor pemerintahan.
“Kami meminta pemerintah kota untuk meninjau ulang kebijakan ini dan mengembalikan fasilitas parkir gratis di kawasan perkantoran pemerintah,” ujar Babai.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
