JAKARTA, iNewsDepok.id - Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) menyelenggarakan Policy Talks dan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dalam rangka memperingati Hari Bhakti pertamanya.
Rakortek mengangkat tema "Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang Berdampak".
Acara ini menegaskan komitmen BSK Kumham dalam menghasilkan kebijakan yang partisipatif, inklusif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Kepala BSK Kumham, Ambeg Pramarta, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal dan menavigasi kebijakan publik, khususnya di Kementerian Hukum dan HAM.
"BSK akan merumuskan mekanisme yang tepat untuk mewadahi partisipasi bermakna, sehingga kebijakan yang dihasilkan bersifat partisipatif dan inklusif," kata Ambeg.
BSK Kumham akan mendorong kebijakan Kemenkumham yang partisipatif dengan cara mengupayakan pemenuhan hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan dalam proses pembuatan kebijakan.
"BSK mengupayakan kebijakan yang visioner dan proaktif dalam menyelesaikan permasalahan, serta menjawab tantangan di masa depan, bukan sebatas pemadam kebakaran," Ambeg menekankan.
BSK Kumham juga akan mengawal proses kebijakan di Kemenkumham untuk mewujudkan kebijakan yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.
Hal ini dilakukan melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah dengan seluruh proses kebijakan, mulai dari agenda setting, pembentukan, implementasi, hingga evaluasi.
"BSK akan berperan sebagai Knowledge Enterpreneur, yaitu sebagai wadah yang mengelola pengetahuan dari masyarakat, akademisi, atau Knowledge Producer lain menjadi Kebijakan," ujar Ambeg.
Sebagai bagian dari komitmennya, BSK Kumham membuka ruang diskusi dengan berbagai pihak, termasuk NGO, akademisi, dan perwakilan mahasiswa.
Dalam acara Policy Talks dan Rakortek ini, BSK Kumham menghadirkan dua narasumber ahli, yaitu Rizky Argama dari STIH Indonesia Jentera/Pusat Studi Hukum dan Kebijakan dan Budiati Prasetiamartati dari Ocean Program Director Konservasi Indonesia.
"Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM tidak hanya sekedar nama, namun merupakan badan yang benar-benar strategis. Harapannya ke depan akan ada kolaborasi dengan pihak-pihak luar untuk menghasilkan kebijakan yang tidak hanya berkualitas namun juga bermanfaat bagi masyarakat," kata Rizky Argama.
Acara ini diharapkan dapat menghasilkan masukan dan saran untuk meningkatkan kualitas analisis kebijakan BSK Kumham, sehingga terwujud kebijakan yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.
Editor : M. Syaiful Amri
Artikel Terkait
