Ini Pandangan Fraksi DPRD Kota Depok terkait Raperda APBD dan Rancangan APBD 2024

Mada Mahfud
Rapat Paripurna DPRD Kota Depok dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Depok terkait Penyampaian Raperda APBD dan Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 yang berlangsung Senin (16/10/2023). Foto: Humas DPRD Kota Depok

Fraksi PDIP

Dalam Paripurna Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti sejumlah aspek penting. Mereka menekankan perlunya kesinambungan pembangunan yang optimal sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Selain itu, mereka menyarankan agar RAPBD disesuaikan dengan perencanaan yang matang untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat. Fraksi juga mengingatkan tentang berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang menuntut pembentukan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 

Mereka menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, serta perluasan kerjasama dengan BLUD untuk meningkatkan pendapatan. Terakhir, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan janji Wali Kota terkait pembelian lahan-lahan untuk sekolah/madrasah Negeri per Kecamatan yang belum terlihat di dalam Rancangan APBD. Mereka berharap catatan-catatan ini dapat dibahas bersama Badan Anggaran Fraksi PDI Perjuangan.

Fraksi Golkar

Dalam sidang paripurna DPRD Kota Depok pada tanggal 16 Oktober 2023, Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi terhadap rencana target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 yang signifikan, sambil menyampaikan beberapa pandangan, saran, dan masukan. 

Mereka menekankan pentingnya memastikan pencapaian sasaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengontrol segala kegiatan dan pembiayaan dengan baik, dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran di Kota Depok. 

Fraksi ini juga menekankan perlu memaksimalkan pencapaian yang telah ditargetkan serta mengikuti landasan hukum nota keuangan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dengan harapan agar kesungguhan Pemerintah Daerah dalam penerapan, pengorganisasiannya, penggunaan keuangannya, dan pengawasannya mendukung berbagai program untuk memajukan Kota Depok dalam berbagai bidang.

Editor : Mahfud

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 3

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network