JAKARTA, iNewsDepok.id - Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla (JK) menolak dengan tegas usulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menghendaki semua tempat ibadah berada di bawah kontrol pemerintah.
"(Penolakan) Itu sudah bicarakan lama soal itu. Masjid tidak seperti itu,"kata Jusuf Kalla usai menghadiri perayaan Hari Nasional Arab Saudi ke-93 di salah satu hotel di Jakarta, Senin,(25/9/2023).
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia menyebut hal tersebut akan sulit dilakukan. Sebab masjid di Indonesia diperkirakan mencapai 800 ribu unit bangunan.
"Kita sudah bicarakan bahwa masjid Indonesia, masjid masyarakat jadi sulit 800 ribu bagaimana mengawasi 800 ribu masjid,"ucapnya.
Lebih lanjut, teroris juga dapat terjadi di tempat lainnya dan bukan hanya di masjid. Sehingga dia meminta agar jangan menyamaratakan semua masjid yang ada di Indonesia.
"Kalau bicara teroris. Lebih banyak teroris di tempat lain dari masjid. Tidak seperti itu masjid jangan ada satu masjid terus semuanya di sama ratakan,"katanya.
"Gimana coba tunjukkan masjid yang dipakai teroris. Enggak ada,"tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel mengusulkan agar semua tempat ibadah dapat dikontrol oleh pemerintah.
Hal ini sebagai respons atas pernyataan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Safaruddin dalam rapat bersama Komisi III DPR, Senin (4/9) lalu dimana ada beberapa masjid yang digunakan untuk mengkritik pemerintah.
"Mungkin dalam kesempatan yang baik ini kita perlu memiliki sebuah mekanisme untuk melakukan kontrol terhadap seluruh tempat ibadah. Bukan hanya masjid tapi semua tempat peribadatan kita,"ucapnya.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
