JAKARTA, iNewsDepok.id – Ribuan karyawan perusahan produsen kaos Polo dengan merk dagang Polo by Ralph Lauren terancam PHK. PT Polo Ralp Lauren meminta perlindungan ke Menkopolhukam Mahfud MD.
Hal tersebut diungkapkan Denny Tjung, Juru Bicara PT Polo Ralph Lauren Indonesia (PT PRLI), PT Manggala Putra Perkasa (PT MPP) dan atas nama Fahmi Babra. PT PRLI dan PT MPP adalah pemegang merek Polo.
Denny mengaku tak habis pikir dengan putusan pengadilan dari tingkat pertama di PN Jakpus hingga tingkat Kasasi di MA.
"Saya pertanyakan, bagaimana mungkin kami dikalahkan dari tingkat Pertama PN Jakpus hingga tingkat Kasasi di MA menggunakan merek yang sudah dihapus di Dirtjen HAKI,” kata Denny Tjung dalam rilis yang diterima iNews Depok, Jumat (2/6/2023).
Denny menjelaskan banyak kejanggalan dalam putusan pengadilan tersebut. Penggugat berinisial MHB menggunakan Merek Daftar 173934 dengan Etiket Merek Ralph Lauren yang sudah dihapus pada 1995 melalui putusan pengadilan dan putusan Kasasi pada 2021.
MHB kembali menggugat PT PRLI, PT MPP, Fahmi Babra dan Dirtjen HAKI pada 22 Agustus 2022 dan diputuskan menang oleh Pengadilan Niaga Pada PN Jakpus dengan nomor perkara 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Kasasi dengan nomor putusan 365 K/Pdt Sus-HKI/2023.
”Tidak memiliki legal standing, tidak sah, dan tidak ada sertifikat bisa menggugat kami selaku perusahaan dan pemilik merek yang sah?" heran Denny Tjung.
Denny menjelaskan perusahaan yang diwakilinya adalah pemegang sertifikat 14 merek yang sah Polo by Ralph Lauren dari 2 perusahaan PT PRLI dan PT MPP serta pemegang tiga merek atas nama Fahmi Babra yang sudah terdaftar resmi di Dirtjen HAKI Kemenkumham.
"Tentu jika putusan tersebut dijalankan akan berdampak pada nasib ribuan karyawan, mitra kerja dan hilangnya kontribusi penerimaan pajak negara akibat kemungkinan akan berhentinya operasional toko-toko Polo Ralph Lauren di seluruh Indonesia," ungkapnya.
Denny menyatakan pihaknya akan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) dan juga melaporkan adanya dugaan unsur Pidana ke Mabes Polri serta meminta permohonan perlindungan hukum dan keadilan atas perkara gugatan merek Polo by Ralph Lauren ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
