JAKARTA, iNewsDepok.id - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, menolak kebijakan pemerintah mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk pembelian minyak goreng (Migor).
Menurutnya, akar masalah Migor ada pada sisi produksi dan distribusi, bukan karena lonjakan konsumsi.
"Pemerintah jangan gonta-ganti kebijakan tata-niaga minyak goreng curah secara trial by error alias coba-coba, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Misalnya, kebijakan penggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk pembeli Migor-curah," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin (27/6/2022).
Anggota Komisi VII DPR RI itu meminta pemerintah untuk fokus menyelesaikan akar masalah, bukan justru membuat kebijakan yang berpotensi menimbulkan masalah baru, karena ia menilai, ide penggunaan aplikasi PeduliLindungi akan menyulitkan masyarakat kecil, karena pengguna Migor curah adalah masyarakat kelas ini dan UMK (Usaha Mikro dan Kecil).
Bila kebijakan itu dipaksakan, maka akan menyulitkan masyarakat kecil dan UKM tersebut.
"Hari gini pemerintah harus benar-benar cermat dalam mengambil opsi kebijakan bagi masyarakat, jangan menerapkan kebijakan yang menyusahkan rakyat," tegasnya.
Seperti diketahui, kebijakan pemerintah mewajibkan pembelian Migilor curah dengan aplikasi PeduliLindungi atau NIK dimulai hari ini, Senin (27/6/2022). Sejak disampaikan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan beberapa hari lalu, kebijakan itu sudah menuai kritik.
Menurut Mulyanto, kebijakan yang penting dan mendesak yang sekarang harus dibuat pemerintah adalah membanjiri pasar dengan migor curah secara cukup dengan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi), karena hal ini terkesan lambat dilakukan pemerintah.
Buktinya, kata dia, kondisi yang ada sekarang ini terkait Migor janggal dan paradoksal, karena di satu sisi stok CPO dikatakan berlimpah di tangki penyimpanan dan harga TBS sawit rakyat anjlok mendekati Rp500 per kilogram, tetapi di sisi lain, masih terjadi kelangkaan migor curah dan dengan harga yang jauh di atas HET.
"Berarti ada yang salah di tingkat produsen dan distributor migor curah," tegasnya.
Politisi PKS ini juga mendesak pemerintah untuk segera menghapus dualisme pasar Migor curah, yakni adanya pasar Migor berbasis distributor/agen resmi pemerintah dengan harga HET, dan pasar migor berbasis distributor bebas dengan harga yang tidak terkontrol pemerintah.
Adanya dualitas pasar dan disparitas harga Migor curah seperti ini, menurut Mulyanto, jelas tidak sehat karena akan menimbulkan kompleksitas dan masalah baru di pasar.
"Karena itu pemerintah harus mempercepat pembentukan agen resmi migor plat merah secara massif dan menghentikan distribusi migor yang tidak resmi," pungkasnya.
Editor : Rohman
Artikel Terkait
