Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Khawatir Ponsel Disadap? Begini Cara Mencegahnya
Advertisement . Scroll to see content

Usut Penyadapan dan Dugaan Makar, Bareskrim Amankan Dokumen Usai Geladah Posko Bogor

Sabtu, 21 November 2026 | 18:05 WIB
  • author Puteranegara Batubara / Mada Mahfud
Usut Penyadapan dan Dugaan Makar, Bareskrim Amankan Dokumen Usai Geladah Posko Bogor
Bareskrim Polri menyita sejumlah dokumen dan spanduk dari sebuah rumah di Bogor yang diduga menjadi posko dugaan makar kelompok Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Ist)

BOGOR, iNews Depok.id - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menyita sejumlah dokumen dan spanduk saat menggeledah sebuah rumah di kawasan Bogor, Jawa Barat. Lokasi tersebut diduga kuat dijadikan posko pergerakan dugaan tindak pidana makar yang menyeret kelompok Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Penggeledahan yang dilakukan dalam rangkaian penyidikan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto ini mengarah pada rumah yang diduga difungsikan sebagai posko oleh Perwira Menengah (Pamen) Polri, Kombes Iman Imanuddin.

Dari penyitaan dokumen dan spanduk tersebut, penyidik menyatakan telah menemukan benang merah yang menguatkan unsur pemufakatan jahat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menegaskan bahwa temuan di posko Bogor tersebut masuk dalam kategori permulaan perbuatan makar.

"Posko yang menjadi dugaan pemufakatan pada perbuatan permulaan perbuatan, sehingga kami berharap konstruksi yang kami bangun terkait dengan tindak pidana makar ini menjadi sempurna," kata Susatyo, Sabtu (21/11/2026).

Susatyo menjelaskan bahwa penyidik membagi konstruksi perkara dugaan makar ini ke dalam tiga fokus utama, yakni perbuatan persiapan, pemufakatan sejak tahap persiapan, serta permulaan perbuatan dugaan makar.

"Intinya adalah berkaitan dengan permulaan perbuatan. Jadi sudah pernah kami sampaikan bahwa makar itu sesuai dengan Pasal 160 adalah niat untuk melakukan serangan. Baik itu serangan secara fisik maupun nonfisik, baik itu cyber dan lain-lain," ujar Susatyo.

Secara faktual, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia, delik makar terhadap kepala negara diatur dalam Pasal 104 KUHP dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup, serta Pasal 110 KUHP yang mengatur bahwa permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar diancam dengan pidana yang sama.

Sebelum menyita barang bukti di posko Bogor, tim Dittipidum Bareskrim Polri telah menyasar sejumlah titik lain pada Jumat (20/11/2026). Polisi menggeledah 5 lokasi rumah di wilayah Bogor dan satu lokasi di kawasan Curug, Tangerang, Banten. Rangkaian penggeledahan itu bertujuan mendalami peran dua perwira Polri, yakni Brigjen Tedjo Kusumo (BJP TK) dan mantan Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin (KBP IM).

"Penggeledahan terkait tindak pidana makar di lima lokasi rumah terkait BJP TK dan KBP IM di daerah Bogor dan satu lokasi di Curug Tangerang," kata Susatyo, Jumat (20/11/2026).

Susatyo pun mengonfirmasi identitas inisial kedua perwira tersebut serta indikasi penggunaan rumah di Bogor sebagai markas koordinasi.

"Ya," singkat Susatyo saat dikonfirmasi mengenai nama Brigjen Tedjo Kusumo dan Kombes Iman Imanuddin.

"Salah satu rumah di bogor terindikasi menjadi posko bagi KBP (Kombes Pol) IM," ujar Susatyo menambahkan.

Langkah penggeledahan di Bogor dan Tangerang merupakan pengembangan dari penggeledahan sebelumnya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Rumah di Cipete tersebut diketahui milik Irjen Eko Hadi Santoso yang juga diduga menjadi lokasi aktivitas terkait dugaan makar.

Dalam perkara pokok penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Keempatnya adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Saat ini, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi berstatus sebagai tahanan rumah dengan pertimbangan kondisi kesehatan.

Seiring berjalannya proses pidana di Bareskrim, Divisi Propam Mabes Polri juga telah menjatuhkan sanksi etik berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Irjen Ahrie Sonta resmi dipecat melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Selasa (10/11/2026), disusul pemecatan terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa (17/11/2026).

Editor: M Mahfud

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut