Skandal Penyadapan Ilegal, Suyudi Bongkar Rantai Komando 4 Jenderal Kelompok Sigit

JAKARTA, iNews Depok.id — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan konstruksi dugaan peran empat jenderal Polri dalam kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto hingga sejumlah tokoh nasional. 

Keempat jenderal tersebut meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Slamet Uliandi (SU), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS).

Baca Juga

Skandal Penyadapan Ilegal Kelompok Sigit, Raker Komisi III DPR Minta Kapolri Transparan

Paparan lengkap hasil penyidikan itu disampaikan Suyudi dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). 

Selain Presiden Prabowo, target operasi penyadapan tanpa prosedur hukum ini mencakup pejabat negara, tokoh politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pengusaha, hingga kalangan media.

Dalam penjelasannya di hadapan anggota Dewan, Suyudi menguraikan rantai komando yang bermula dari puncak pimpinan saat kejadian. Penyidik menduga Listyo Sigit Prabowo berperan sebagai pemberi arahan sekaligus pengguna akhir dari seluruh data hasil penyadapan.

Baca Juga

Irjen Ahrie Sonta Divonis Pemecatan dalam Sidang Kode Etik Polri Terkait Kasus Penyadapan Ilegal

“Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” ujar Suyudi di hadapan anggota Dewan.

Penyidik kepolisian kini mendalami dugaan pemanfaatan informasi hasil penyadapan tersebut untuk memengaruhi pihak lain dalam rangkaian perbuatan melawan hukum.

“Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” katanya.

Editor: M Mahfud