Irjen Ahrie Sonta Divonis Pemecatan dalam Sidang Kode Etik Polri Terkait Kasus Penyadapan Ilegal

JAKARTA, iNews Depok.id – Irjen Ahrie Sonta divonis pemecatan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri terkait kasus penyadapan ilegal. 

Sidang Kode Etik berlangsung selama lebih dari 11 jam, sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB Selasa (10/11/2026)bdi Gedung Divpropam Polri. 

Baca Juga

FKPPAI Ingatkan Jangan Biarkan Dugaan Penyadapan Presiden Direduksi jadi Isu Pengalihan, Usut Tuntas

Sidang dipimpin Komjen Pol. Rudi Darmoko selaku Ketua Komisi, didampingi Irjen Pol. Roma Hutajulu sebagai Wakil Ketua Komisi, serta tiga anggota komisi lainnya.

Putusan pemecatan setelah Ahrie Sonta terbukti menyalahgunakan akses perangkat teknologi milik Polri untuk menyadap secara tidak profesional dan melanggar standar operasional prosedur (SOP).

Jalannya sidang dan putusan disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (10/11/2026) malam. 

Baca Juga

Ini Jawaban Kabareskrim Terkait Isu Penangkapan Tito Karnavian dan Idham Azis, 2 Kapolri Era Jokowi

Ia menegaskan bahwa penindakan ini menjadi bukti konkret keseriusan Polri dalam menegakkan aturan tanpa pandang bulu.

"Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal," tegas Johnny Isir dalam keterangan resminya, Selasa (10/11/2026) malam. 

Dalam putusannya, majelis menetapkan perbuatan AS sebagai tindakan tercela yang menyangkut integritas institusi, sehingga sanksi pemecatan mutlak dijatuhkan. 

Baca Juga

Isu Bahlil Terlibat Penyadapan Dewan Jenderal, Ini Tanggapan Sekjen Golkar

Merespons vonis PTDH tersebut, AS menyatakan mengajukan upaya banding yang nantinya diproses melalui Komisi Banding KKEP.

Kadiv Humas menekankan bahwa pembenahan internal tidak akan berhenti pada kasus AS semata. Polri terus melangkah untuk memastikan seluruh personel bekerja dalam koridor hukum dan etika.

"Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi yang berlaku," tegas Johnny.

Editor: M Mahfud